Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Bencana Alam (RUU BA) Abdulah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan konsolidasi dan kordinasi secara nasional dengan seluruh instansi, jaringan media massa, dan telekomunikasi untuk membangun sistem penanganan deteksi dini terhadap bencana alam.
“Pemerintah masih belum dapat melakukan pendeteksian secara dini terhadap bencana. Sehingga diperlukan langkah-langkah deteksi dan pencegahan guna membangun kesadaran masyarakat,” tegas Anas kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/7).
Menurutnya, konsolidasi dan koordinasi secara nasional itu penting agar bisa menangani bencana sejak dini dan itu lebih efektif dan sistematis. Sehingga, katanya, informasi tentang adanya bencana itu bisa diinformasikan melalui jaringan-jaringan komunikasi yang telah ada.
Upaya tersebut, lanjutnya, diharapkan bisa ditempuh dengan memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang kesiapan menghadapi bencana dan pemerintah harus melakukan koordinasi dengan seluruh struktur yang ada dari pemerintah daerah hingga seluruh instansi yang ada di seluruh pelosok daerah.
Terkait dengan hal itu, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kardiman membantah dirinya sudah dapat informasi bakal terjadi tsunami di pesisir pantai Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah dari Pasific Tsunami Warning Center dan Japan’s Metereological Agency (JMA).
Ditegaskannya, kalaupun dirinya tahu akan ada gempa dan tsunami, tugas memberitahukan kepada masyarakat adalah tugas Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), bukan tugas kementeriannya. (dina)