Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak pemerintah segera mengambil alih aset strategis negara yang terlanjur berada di tangan asing, termasuk perusahaan telekomunikasi Indosat, demi penguatan politik ekonomi nasional.
"Tetapi hal itu hendaknya tidak dilakukan dengan berkoar-koar saja, apalagi dengan adanya pernyataan-pernyataan terbuka yang bisa mengundang salah tafsir pihak luar negeri, " kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa (22/5).
Dijelaskannya, kemandirian ekonomi nasional memang harus dinomorsatukan dan jangan ada lagi upaya yang bisa membuat citra negara terpuruk di forum internasional.
Oleh karena itu, katanya, upaya pengambilalihan jangan sampai menimbulkan persepsi negatif para investor asing tentang Indonesia karena hal itu bisa berakibat fatal.
"Bagaimana pun kita butuh investasi (asing). Tetapi untuk urusan aset strategis seperti Indosat, harus dimiliki negara. Caranya beli saja kembali jika sudah punya dana atau dorong swasta domestik berpartisipasi demi nasionalisme Indonesia, " sambung dia.
Pihaknya setuju dengan pendapat yang mengatakan, sektor telekomunikasi merupakan salah satu aspek strategis yang harus dikelola negara (pemerintah).
"Boleh-boleh saja ada kerjasama operasional (KSO) dengan swasta (asing), tetapi hak dominannya harus di tangan republik ini. Itu juga berlaku di negara-negara Amerika Utara, Eropa Barat, termasuk di sebagian besar Asia, " papar dia.
Seperti diberitakan, pengusaha nasional Setiawan Djodi disebut-sebut tengah berupaya membeli saham mayoritas di perusahaan telekomunikasi Indonesia (Indosat dan Telkomsel).
Namun pemilik saham mayoritas Indosat, yakni Temasek Singapura, justru berencana menjual sebagian sahamnya kepada sebuah perusahaan telekomunikasi Rusia.
"Dari kondisi ini bisa ada peluang untuk menggalang kekuatan domestik agar perusahaan-perusahaan telekomunikasi maupun aset strategis negara lainnya tidak lalu lalang di tangan investor asing, " imbuhnya. (dina)
