Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) DPR Tjahjo Kumolo menilai pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3KP) menunjukkan antara Presiden dan Wakil Presiden tidak kompak dalam melihat kinerja kabinet dan menyusun programnya.
”Sangat disayangkan kalau memang benar Wapres tidak tahu. Apalagi Wapres menyatakan ketidaktahuannya justru melalui media massa. Kok Wapres tidak tanya langsung ke Presiden apa maksudnya? Ada apa dengan menteri-menteri terkait,” ujar Tjahjo pada pers di gedung DPR, Jakarta.
Menurutnya, pembentukan unit kerja itu mengesankan adanya kabinet dalam kabinet. Tidak tepat jika Presiden membangun jaringan birokrasi baru. Sebab, pembentukan unit kerja tersebut tidak efektif dan tidak efisien.
Ia menyatakan, jika memang para menteri tersebut tidak bisa menjabarkan visi program, maka akan lebih baik jika SBY mengganti menteri-menterinya. ”Jangan membangun birokrasi baru. Sebab nanti laporannya akan tumpang tindih dan menimbulkan problem baru. Selain itu, egoisme sektoral akan semakin meninggi.”
”Walau itu adalah hak prerogatif Presiden dan itu sah-sah saja, tapi saya melihat pemerintah sudah panik. Padahal, katanya SBY bermaksud akan mereformasi birokrasi dan mengoptimalkan kinerja kabinetnya. Lalu, untuk apa ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara, Hukum dan HAM, serta Badan Koodinasi Pasar Modal untuk mengawasi investasi,” papar dia.
Oleh karena itu ia mendesak Presiden bersikap praktis dengan segera melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja menterinya. Setelah itu, Presiden bisa mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti.
Menurutnya, ada skenario untuk memandulkan kinerja pemerintahan. ”Saya kira, yang tahu hanya Presiden. Atau, mungkin SBY tidak berani mengganti menteri-menteri yang memiliki dukungan parpol di DPR. Tugas kami di DPR hanya memfokuskan fungsi pengawasan, apakah kinerja dan keputusan politik pemerintah pro rakyat atau tidak,” tandasnya.
Sementara itu, Sekjen DPP PKB hasil Muktamar Surabaya H Idham Cholied menilai, tim unit yang dipimpin Marsilam Simanjutak baru-baru ini menjadi kurang relevan, kecuali sekedar upaya SBY memperbesar akomodasi kepentingan politik yang bisa menyandera dirinya sendiri secara politis, karena bisa mengurangi efektifitas pemerintahannya.
Menurutnya, ada dua hal yang harus dilakukan, yakni sikap tegas SBY agar tidak selalu mengikuti permintaan parpol dan kedewasaan politik para elit pimpinan parpol agar tidak terus menerus mendikte SBY. ”Ketergantungan SBY pada parpol membuat dia semakin jatuh kredibilitasnya. Yang kita pertanyakan apakah SBY berani tegas,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden perlu melakukan perombakan total kabinetnya. Dengan demikian, tiga tahun ke depan benar-benar fokus dengan kabinet profesional sehingga bisa menyelesaikan program strategis di bidang ekonomi, agenda reformasi birokrasi serta konsolidasi demokrasi. (dina)
