”Itu pernyataan yang kurang empatik dan tidak sopan terhadap pasar dan pedagang pasar. Seolah-olah terkesan pasar ini tidak menerapkan prokes, padahal kita sudah mati-matian menerapkan, tapi memang kita punya keterbasan, karena pemerintah tidak memfasilitasi itu,” lanjutnya.
Apalagi, kata Ferry, para pedagang pasar selama ini dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, selama pandemi Covid-19, tidak ada bantuan-bantuan dan kebijakan yang dapat meringankan beban para pedagang yang datang dari pemerintah.
“Pedagang pasar di Indonesia jumlahnya 12 juta, siapa yang dikasih? Saya menjadi saksi, pedagang pasar kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Sudah tidak pernah membantu pedagang pasar, malah mengeluarkan pernyataan seolah-olah pasar itu tidak menerapkan prokes,” katanya.
Bahkan, lanjut Ferry, surat terbuka yang berisi meminta keringanan untuk pedagang tak pernah digubris oleh pemerintah.
”Surat terbuka kita kepada Presiden, isinya kita minta agar bunga, denda, biaya sewa, dan retribusi lainnya yang dibebankan oleh pedagang pasar ini dihilangkan, tidak ada direspons,” tandasnya.
Saat mengunjungi Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (10/8), Mendag M Lutfi menegaskan aturan harus sudah vaksinasi bagi seluruh pengunjung maupun karyawan pusat perbelanjaan.
Kata M Lutfi, kalau masyarakat enggan divaksin dan menjalani tes antigen/PCR pergi ke pasar tradisional saja. Jangan ke mall.
“Kalau enggak (mau), ya boleh ke pasar rakyat. Ke pasar rakyat enggak perlu antigen, enggak mesti PCR, enggak mesti vaksin, silakan masuk saja ke pasar rakyat. Kalau mau pakai AC mesti keluarkan uang untuk antigen. Jadi vaksinasi, PCR, dan Antigen,” kata Lutfi.[rmol]
