Lama tidak muncul ke publik, Ketua DPP PDIP yang juga suami Megawati Soekarnoputri, Taufik Kiemas bertemu dan berbincang-bincang dengan wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jum’at (16/3).
Ia tidak mau berbicara banyak soal konstalasi politik yang rumit dan rakyat yang sulit di bawah pemerintahan SBY—JK saat ini. Namun Taufik Kiemas secara terus terang menilai jika SBY itu kekanak-kanakan.
Ketika ditanya soal kebijakan SBY—JK termasuk reshuffle kabinet, Taufik Kiemas menyatakan, ”Beliau itu kekanak-kanakan. Harusnya berani bertindak untuk kemaslahatan bangsa. Tapi, kalau pun misalnya Menhub Hatta Radjasa dicopot, maka satu fraksi PAN semuanya harus keluar dari cabinet. Demikianjuga jika Meneg BUMN Soegiharto dari PPP, dan lain-lain. Persoalannya berani tidak SBY?” kata Taufik Kiemas.
Menurutnya, SBY tidak akan berani bertindak. Ia terlalu berat karena mesti menghitung-hitung tiga tahun ke depan. Dan, anehnya SBY—JK punya obsesi untuk maju sebagai capres 2009. “Jadi, reshuffle itu terlalu berat bagi SBY. Tapi, kita tunggu saja dan seharusnya harus lebih cepat bertindak, ” ujar dia berharap.
Untuk PDIP sendiri, lanjut Taufik Kiemas, sesuai dengan keputusan Kongres PDIP di Bali bahwa PDIP dalam 5 tahun ini akan menjadi oposisi. Untuk merubah hasil kongres itu diperlukan Kongres Luar Biasa (KLB). Artinya, tidak mungkin PDIP merubah sikapnya tersebut dengan misalnya bersedia memasukkan kadernya di kabinet SBY—JK. “Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tidak mungkin akan melanggar keputusan kongres, ” tandasnya.
Menyoal Penegakkan Hukum
Taufik Kiemas juga mengkritik upaya penegakan hukum yang masih terkesan tebang pilih.
"Penegakan hukum harus dilaksanakan. Hukum kalau untuk keadilan itu baik. Tapi, kalau hanya pejabat masa lalu saja yang ditangkap itu namanya tebang pilih. Apa pejabat yang sekarang ini juga tidak bersalah, " ujar Taufik.
Menurutnya, siapa saja yang melanggar hukum harus dihukum. Tapi, dalam pelaksanaannya jangan terbatas pada orang tertentu. Alasannya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga banyak menteri atau pejabat yang perlu diproses secara hukum.
Ketidaktegasan dalam penegakan hukum, kata Taufik, berimbas pada sektor lain, misal ekonomi dan sosial yang saat ini semakin terpuruk. "Kuncinya itu ada di penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya bagus, yang lain juga bagus, " katanya.
Ia menambahkan, upaya penegakan hukum harus dimulai dari presiden sendiri. Sayangnya, Presiden SBY sendiri tidak berani bertindak tegas. "Ia harus bertindak, " ujar dia. (dina)
