PDIP Bantah Mundur dari Interpelasi Kasus Lumpur Lapindo

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah fraksinya di DPR menarik dukungan usulan hak interpelasi lumpur Lapindo. Hal tersebut disampaikan oleh Fungsionaris yang juga sesepuh PDIP Soetardjo Soerdjogoeritno kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu(20/6).

Menurutnya, bantahan tersebut diketahui setelah mengkonfirmasi para petinggi PDIP yang sedang berada di Medan. "Saya sudah cek ke Ketua DPP PDIP yang sedang lagi kumpul di Medan, saya tanya kamu mau dihujat rakyat, Tjahyo (Ketua DPP PDIP) menjawab itu tidak benar, interpelasi jalan terus, tidak ada istilah mundur, tidak ada istilah ditarik, " tukas Mbah Tarjo menirukan ucapan Ketua DPP PDIP Tajhyo Kumolo.

Seperti diketahui kemarin (Selasa, 19/6) Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan bahwa FPDIP akan menarik dukungan tentang usul inisiatif DPR soal lumpur Lapindo. Sebab menurutnya, kasus lumpur Lapindo adalah kasus bencana alam, sehingga apabila dilanjutkan kepada interpelasi dikhawatirkan akan dipolitisir.

Lebih lanjut Soetardjo menegaskan, fraksinya justru akan menghimbau agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam penanganan kasus luapan lumpur panas Lapindo yang sudah berlarut-larut.

"Kami akan menghimbau pemerintah segera memperhatikan nasib korban, caranya terserah, apa ganti rugi harus terpenuhi, pemindahan tempat harus diurus pemerintah, " tukasnya.

Ia berharap, Presiden SBY dapat hadir langsung menjawab interpelasi DPR soal lumpur Lapindo, saat ini yang sudah didukung oleh 159 anggota DPR dari berbagai fraksi.(novel)