Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah yang mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1747 yang diputuskan di New York, Amerika Serikat, Sabtu (24/3).
Dijelaskannya, setelah pemerintah mengambil sikap pro Amerika Serikat (AS) itu, pihaknya kewalahan menerima protes keras dari tokoh dan ulama terkemuka dunia akibat sikap Indonesia yang mendukung resolusi 1747 DK PBB tersebut.
"Saya kewalahan menerima kontak dari ulama-ulama terkemuka dunia yang mengungkapkan kekecewaan, kekesalan serta protes keras atas terlibatnya Indonesia yang menyetujui sanksi PBB terhadap Iran, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, pelopor Non Blok dan ekponen penting OKI, " ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, di Jakarta, Senin (26/3).
Menurutnya, akibat sikap gegabah itu, Indonesia akan dijauhi umat Islam dan bangsa lain. Bahkan, bukan tidak mungkin umat Islam Indonesia akan mengambil jarak dengan pemerintah. "Pemerintah harus bertanggungjawab atas sikapnya itu terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, " katanya mengingatkan.
Selain itu, tambah Hasyim, yang juga Ketua Konferensi Cendekiawan Muslim Dunia, reputasi Indonesia di kalangan negara berkembang dan negara Islam telah pupus. Indonesia mungkin mendapat pujian dari Amerika Serikat, namun bangsa Indonesia tidak akan menuai keuntungan apa-apa.
Seharusnya, kata Hasyim, elit politik Indonesia belajar dari sejarah pemimpin dunia yang ketika berkuasa menjadi pendukung AS namun tidak mendapat pembelaan negara adidaya itu ketika mengalami kejatuhan.
"Marcos, Idi Amin, Duvalier, Nguven Van Theu adalah contohnya. Tak ada di antara mereka yang ditolong AS setelah jatuh. Mungkin saja Indonesia nanti juga demikian, " tandasnya. (dina)
