Eramuslim.com – Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang diikuti empat pasangan calon diprediksi akan menjadi pertarungan sengit. Pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) dinilai berpeluang jadi juara.
Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, mengungkapkan, terdapat empat faktor penting penentu kemenangan pasangan Asyik.
Pertama, Prabowo Subianto dan Ahmad Heryawan (Aher) adalah dua sosok penting yang bisa mewujudkan kemenangan bagi pasangan nomor urut tiga tersebut. Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra masih berpengaruh kuat bagi masyarakat Jabar.
“Berdasarkan hasil survei SPIN, elektabilitas Prabowo 37,1 persen, masih unggul atas Jokowi 30,5 persen di Jawa Barat. Keunggulan Prabowo ini sudah tercermin dalam kemenangannya di Provinsi Jabar sebagai ladang suara saat Pilpres 2014,” jelasnya dalam pernyataan pers, Sabtu (23/6).
Sementara, kinerja Ahmad Heryawan yang sukses memimpin Jabar selama dua periode punya nilai plus dalam memberikan dukungan kepada pasangan Asyik. Menurut Igor, dulu Aher selalu diprediksi kalah di Pilgub 2008 dan 2013 oleh semua lembaga survei.
“Namun faktanya justru menang karena adanya silent voters, yaitu pemilih diam yang sebenarnya sudah menetapkan pilihan tetapi tidak dinyatakan secara terbuka,” ujarnya.
Igor melihat, doktrin memilih pemimpin sebagai ibadah di PKS, ditambah efektivitas mesin parpol Gerindra, PKS dan PAN bisa menyapu bersih undecided voters dan swing voters pada hari pencoblosan 27 Juni nanti.
“Demonstration effect kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang juga diusung Gerindra-PKS-PAN di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu bertendensi diikuti warga Jabar, terutama di daerah yang berdekatan dengan Jakarta, seperti Depok, Bekasi, dan Bogor,” terangnya.
Faktor kedua, hanya pasangan Asyik yang mentautkan kemenangannya di Pilkada Jabar dengan kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dengan jargon “2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden”. Bahkan, pasangan Asyik berani membentangkan kaos ganti presiden saat acara debat cagub karena diusung oleh barisan partai oposisi pemerintah.