Partai Buruh Desak Sri Mulyani Segera Mundur

eramuslim.com – Mahkamah Partai Buruh Raden Hatam Aziz mendesak Sri Mulyani mundur karena dinilai gagal menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).

Hal itu disampaikan menyusul munculnya berbagai kasus di lingkungan lembaga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami minta Sri Mulyani mundur,” kata Raden dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senin (13/3/2023).

Menurut dia, dugaan harta kekayaan jumbo yang dimiliki para pegawai pajak dan aliran dana yang tak wajar di lingkungan Kemenkeu merupakan bukti kegagalan Sri Mulyani.

Terlebih lagi munculnya dugaan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, seperti yang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Ini bukti bahwa Sri Mulyani gagal mengawasi anak buahnya di Kementerian Keuangan. Saya rasa sudah tepat mundur,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku hingga saat ini belum menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lembaganya.

“Mengenai 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).Sri Mulyani mengaku sajuh ini pihaknya hanya menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu.

Namun, PPATK tidak menyebutkan angka perihal dengan transaksi janggal yang dimaksud Menko Polhukam Mahfud MD, beserta tidak menyertakan data-data yang akurat dan pihak yang terlibat.

“Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan Karena saya belum melihat angkanya datanya sumbernya transaksi apa saja yang dihitung,” ujarnya

”PPATK hanya melaporkan kasus, kita kan butuh angka dan data-data, supaya saya tahu siapa saja yang terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat,” tegasnya.

Kendati begitu, Sri Mulyani memastikan bahwa pihaknya bakal menelusuri sampai tuntas yang disebut sebagian besar transaksi Rp300 triliun itu berada Direktorat Pajak dengan Bea dan Cukai.

“Mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindaklanjuti,” pungkasnya.

 

 

 

[Sumber: Pojoksatu]