Fraksi Partai Golkar di DPR telah menyiapkan rambu-rambu untuk mencegah terjadinya pemerasan terhadap capres dalam pilpres 2009. Golkar juga menyiapkan ketentuan untuk mencegah agar dana asing, dana haram atau dana dari sumber tak jelas mengalir kepada para capres. Semua itu disiapkan sejak awal supaya tidak terjadi konflik politik pasca pemilu pemilihan presiden.
‘’Kita sudah siapkan rambu-rambunya. Akan kita buat ketentuan supaya parpol tidak lakukan pemerasan terhadap capres. Parpol dilarang minta duit pada para capres, sebaliknya mereka juga dilarang memberikan uang pada partai politik, karena kalau ketahuan, dua-duanya bisa didiskualifikasi, ’’ ujar Wakil Ketua FPG Ferry Mursidan Baldan kepada wartawan di DPR.
Menurutnya, untuk mencegah mengalirnya dana asing, dana haram dan dana dari sumber yang tak jelas kepada para kandidat presiden, ada beberapa jurus yang telah disiapkan. Misalnya, begitu pasangan capres dan cawapres didaftarkan ke KPU, maka rekening koran pasangan tersebut harus segera diaudit. Dengan demikian, aliran dana pasangan capres akan terpantau.
‘’Kita juga akan usulkan, perlunya penerapan pembuktian terbalik terhadap pasangan capres yang pembiayaan kampanyenya tidak wajar. Selain itu, jika pasangan capres kedapatan tidak melaporkan dana kampanye yang berasal dari dana haram atau dari sumber yang tak jelas. Sanksinya, kita minta pencalonannya digugurkan, ’’ sambung Ferry.
Sementara Ketua PKN PDP Roy BB Janis berpendapat perlunya terobosan agar dalam pilpres 2009 dapat dimungkinkan munculnya capres independen. Selain itu harus dicegah jangan sampai terjadi komersialisasi capres oleh partai politik.
Ia menambahkan, munculnya golput dalam pilpres yang lalu, perlu dicarikan kanal politiknya melalui mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dari calon independen. Namun calon independen tersebut tidak boleh asal-asalan dan tokoh yang muncul benar-benar memenuhi syarat sesuai aspirasi masyarakat.
Melihat gelagat yang muncul di pilkada-pilkada, katanya, di mana para calon kepala daerah harus menyetor sejumlah dana kepada parpol, dikhawatirkan tak ada capres independen, maka kursi capres akan ditenderkan.
‘’Prakteknya bisa seperti itu, seperti tender proyek, para capres bisa pinjam bendera kepada parpol untuk bisa maju jadi capres. Siapapun bisa muncul jadi capres asal bisa bayar fee bendera parpol. Akibat politiknya sangat merugikan, yang terpilih bukan pemimpin sejati tetapi pemimpin salon, ’’ imbuh Roy Janis, yang juga mantan pengurus PDIP. (dina)
