Eramuslim – Yel dan tagar #2019GantiPresiden mewarnai situasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2019. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun ikut bersuara terkait maraknya jingle ataupun yel-yel 2019 Ganti Presiden itu.
Menurut dia, di dalam negara demokrasi, masyarakat bebas membuat yel, puisi atau apa pun. Kendati demikian, hal tersebut tak boleh dipaksakan kepada masyarakat lainnya.
Ia menilai, Istana pun menganggap munculnya yel-yel tersebut sebagai bagian dari demokrasi. “Paling penting tidak boleh ada pemaksaan kepada rakyat, kita harus hormati untuk itu. Sebagai partai pendukung kami lihat itu sebagai bagian lucu-lucuan saja,” ujar Pramono Anung di kantornya, Jakarta, Rabu (6/6).
Menurut dia, masyarakat saat ini sudah cerdas dan mengetahui mana gerakan yang bermotif politik ataupun tidak. Namun, Pramono mengingatkan, masyarakat memiliki hak politiknya masing-masing sehingga diharapkan tak ada paksaan untuk melakukan gerakan tersebut.
Terlebih, sambungnya, berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga, adanya gerakan tersebut tak mempengaruhi elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019. “Apalagi dari hasil survei yang berkali-kali dilakukan oleh lembaga survei manapun, posisi Pak Jokowi tidak berubah hanya karena hastag atau lagu, jadi menurut saya seru-seruan saja, demokrasi kita punya pilihan,” tambahnya.
Salah satu inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, mengklaim acara deklarasi gerakan itu pada awal Mei lalu tidak hanya dihadiri pendukung dari wilayah Jabodetabek. Ada juga yang datang dari luar Jawa seperti Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Pelembang, Nusa Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Medan dan Aceh.
