Panglima TNI: Awas, Ada Yang Ingin Jajah NKRI, Salah Satunya Lewat Media dan Pejabat Boneka

Eramuslim.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai keputusan Kapolri menetapkan Ahok sebagai tersangka penistaan agama sesuai dengan aspirasi Demo 4 November 2016 yang merupakan aksi anak bangsa.

Hal itu disampaikan Jenderal Gatot di sela-sela kuliah umum di Balai Sidang UI, Depok, Rabu (16/11/2016).

Menurut jenderal bintang empat itu, keputusan Polri itu sesuai dengan aspirasi demo 4 November yang merupakan aksi anak bangsa. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan merupakan desain dari negara lain untuk memecah belah Indonesia.

pangab gatot“4 November kemarin tuntutan penjarakan Ahok, itu tidak didesain dari luar, murni anak bangsa. Kita bersyukur kita bisa menunjukkan negara Indonesia masih cinta damai,” tegas Jenderal Gatot.

Tanggapan itu membuat banyak netizen bangga dan semakin menyukai Jenderal Gatot.

 

“Is the best buat pak jenderal, semoga Allah melindungi setiap langkahmu, Aamin ya rabbal alamin,” kata Yuan Erna.

 

“Alhamdulillah… kita punya seorang Jendral sejati, Jenderal dambaan rakyat, umat dan Ulama, dialah Jendral Gatot Nurmantyo.. baarokallah..,” kata Khalid bin Walid.

 

“Mantab banget nih jenderal yang satu ini, makin kagum saya sama beliau. Salam hormat buat Anda Pak Jenderal!,” kata Satyagraha Sjamsuddin.

“Mantap jendral 1 ini, salut pak,” kata Siti Bayu.

Di hadapan dosen dan mahasiswa UI, Rabu (16/11/2016), Jenderal Gatot menyampaikan kuliah umum bertajuk “Mari kita berjuang dan bergotong royong mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang.”

cina jokowi provinsi

Jenderal Gatot mengingatkan adanya ancaman asing yang ingin menguasai Indonesia. Di antara strateginya dengan membeli dan menguasai media massa untuk pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial serta kegaduhan masyarakat. Kedua, mencari dan menciptakan kader-kader potensial di Indonesia sedini mungkin sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh asing. Ketiga, menciptakan benturan antar lembaga penegak hukum (Polri dan KPK) serta menimbulkan konflik/memecah-belah parpol. Dan keempat, investasi besar-besaran ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pasar produk asing. (yh/tarbiyahnet)