Eramuslim.com – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berdalih, demi menjaga reputasi pemerintah memberi peluang investasi, proyek reklamasi Pulau G yang menjadi garapan pengembang anak perusahaan Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera (MWS), tetap dilanjutkan.
Sikap Pemerintahan Joko Widodo ini mengundang reaksi keras dari banyak kalangan. Aktivis lingkungan yang juga pakar tata kota Marco Kusumawijaya mendesak PresidenJoko Widodo untuk tidak meneruskan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
“Mohon sangat kepada Pak @jokowi n Pak @LuhutBinsar tak korbankan #TelukJakarta demi dana taipan untuk 2019 atau 2014 lalu. cc. @RamliRizal,” tulis Marco di akun Twitter @mkusumawijaya.
Marco juga menyoal penunjukkan Luhut sebagai Menko Maritim jika tujuannya untuk “melancarkan” proyek reklamasi Teluk Jakarta. “Kalau Pak Luhut dijadikan Menko Maritim untuk lancarkn #reklamasi berarti Pak @jokowi jelas ada kepentingan dengan para taipan donk? Ada penjelasan?” tegas @mkusumawijaya.
@mkusumawijaya juga menulis: “Mohon Pak @jokowi tak korbankan tanah-air kalaupun perlu dana dari para taipan. Negara dalam bahaya, Para p[emimpin sangat tergantung pada taipan #reklamasi.”
Diberitakan sebelumnya, pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin, menegaskan alasan Luhut melanjutkan reklamasi Pulau G hanya untuk menjaga ‘muka’ pemerintah di hadapan investor terbilang aneh. “Kalau investor itu merusak negara kita ya harusnya biarkan saja dia kabur,” kata Muslim seperti dikutip aktual.com (12/09).
Muslim juga mempertanyakan hasil kajian yang jadi alasan Luhut menyatakan Pulau G tidak bermasalah. Yakni hasil kajian yang diklaim dilakukan tim bentukan Luhut dengan menggandeng BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
Tak hanya itu, Muslim juga mempertanyakan soal kajian tim Luhut yang tidak dibuka ke publik. “Itu membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau saya, tentu kajian akan saya buka ke publik. Jika disembunyikan itu namanya pengecut,” tegas Muslim.(ts/intelijen)