Eramuslim – Pakar hukum pidana Universitas Jember I Gede Widhiana Suarda mengatakan, masih adanya menteri yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator bahwa hukuman bagi koruptor di Indonesia tidak berfungsi.
”Kita bisa berhipotesis bahwa dengan masih terjadinya korupsi di tingkat menteri dan pejabat negara merupakan salah satu indikator dari tidak berfungsinya hukuman yang pernah dijatuhkan selama ini pada para pejabat yang korup,” kata I Gede Widhiana Suarda dilansir dari Antara di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Dia menilai, masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan bahwa putusan hakim untuk para koruptor tidak punya efek jera. Sehingga, pada era reformasi justru tidak berdampak dengan penurunan kasus korupsi. Kendati demikian, masih diperlukan sebuah riset yang komprehensif untuk memastikan apakah hukuman bagi koruptor di Indonesia masih belum memberikan efek jera karena korupsi masih dilakukan sejumlah pejabat.
”Apabila terbukti di pengadilan bahwa kedua menteri itu korupsi, hal itu menegaskan korupsi masih terjadi dalam lingkaran kekuasaan,” ucap I Gede Widhiana Suarda, pakar pidana korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember itu.
Menurut dia, korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia karena pelakunya adalah para elite tingkat atas. KPK telah membuktikan masih menjadi lembaga antirasuah yang bisa menangkap siapa saja tanpa pandang bulu.
”Saya pribadi mengapresiasi langkah KPK dalam melakukan penangkapan dua menteri dalam operasi tangkap tangan tersebut. Kalau dikatakan pembuktian penangkapan itu merupakan kiprah KPK, saya kira ada benarnya,” tutur I Gede Widhiana Suarda.
