Erdianto menekankan, di samping negara tiada subjek hukum lain yang mempunyai “ius puniendi” itu. Ditunjuknya negara sebagai pemegang “ius puniendi” bukan merupakan persoalan lagi.
“Akan tetapi beragam alasan yang membenarkan ‘ius puniendi” diserahkan kepada negara dari berbagai pakar,” terangnya.
Dia menjelaskan, ada hubungan antara “ius poenale” dengan “ius puniendi”. “Ius puniendi” adalah hak negara untuk menghukum yang bersandar pada “ius poenale” sehingga hak untuk menghukum itu baru timbul. Setelah di “ius poenale” ditentukan perbuatan yang dapat dihukum.
Jelaslah dengan ini bahwa negara tidak dapat menggunakan haknya itu dengan sewenang-wenang karena dibatasi oleh “ius poenale” (ada perbuatan yang dapat dihukum).
“Hanya yang berhak memerintah yang juga berhak menghukum. Karena itu, pemerintah yang berhak memerintah maka pemerintah yang berhak menghukum (mempunyai ‘ius puniendi’). (Tsc/Ram)
Silahkan subscribe eramuslim official channel di youtube…
Sejarah terus saja berulang…
Klik link dibawah ini:
https://www.youtube.com/channel/UCes9taUDLMYdjri8mZFor_w
