Eramuslim – Pemerintah dikabarkan akan membeli 40% hak partisipasi milik perusahaan tambang Australia, Rio Tinto di PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan 9,36% saham PT Indocopper sebagai jalan lain untuk menguasai saham PTFI. Hal ini dilakukan sebab pemerintah mengisyaratkan negosiasi divestasi yang dilakukan sebelumnya berjalan alot.
Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menduga, pemerintah mengetahui negosiasi dengan Freeport akan deadlock pada Januari 2018. Itu sebabnya, pembentukan holding BUMN Pertambangan dipercepat agar bisa membeli hak partisipasi Rio Tinto.
Bila pembelian hak 40% Rio Tinto itu jadi argumen pemerintah telah menguasai Freeport Indonesia, artinya masyarakat telah dibodohi.
“Kewajiban divestasi saham 51% Freeport Indonesia harus di luar kesepakatan pembelian hak partisipasi 40% Rio Tinto,” jelasnya dikutip KONTAN akhir pekan kemarin.
Menurut Ahmad, jika kewajiban divestasi saham 51% Freeport Indonesia hilang, negosiasi selama ini omong kosong. Rencana perpanjangan izin operasi sampai tahun 2041 harus dibatalkan. “Pemerintah yang bilang itu satu kesatuan. Apabila kewajiban, yang lainnya juga harus dibatalkan,” tegasnya.
