“Kita belum mendalami secara perinci. Tidak bisa, kita ngomong tanpa ada data yang jelas,” sebut Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Jumadi saat dikonfirmasi VIVA, Rabu, 1 September 2021.
Jumadi menegaskan setiap pengadaan barang dan jasa harus melihat mekanisme dan aturan yang berlaku, apakah menyalahi aturan atau tidak. Namun demikian, ia berharap anggaran pengadaan anggaran baju dinas dewan ini sewajarnya saja.
“Kalau kita maunya, yang wajar aja ya kan. Kita lihat yang mana jadi prioritas dalam kondisi (Pandemi COVID-19) ini,” kata Jumadi yang mengaku baru mengetahui jumlah anggaran baju dinas DPRD Sumut dari media.
Menurutnya, anggaran baju dinas DPRD Sumut memang setiap tahunnya dianggarkan. Tapi, munculnya polemik ini akan menjadi pembahasan di internal Fraksi PKS DPRD Sumut.
“Kita belum (bahas), secara fraksi kita omongkan. Kalau pemborosan, kita bisa saja bersikap seperti itu (menolak),” sebut Jumadi, yang merupakan anggota Komisi E DPRD Sumut itu.[viva]
