.jpg?w=1140&ssl=1)
Masalah kesehatan antara lain, kurangnya peralatan dan pelatihan tenaga medis masih dialami oleh embarkasi Banjarmasin, Kalimatan Selatan. Karena itu, Departemen Kesehatan diminta untuk memberikan fasilitas peralatan kesehatan untuk melayani calon jamaah haji Indonesia asal Banjarmasin. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPD NTB HL. Abdul Muhyi Abidin berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Tim Panitia AD Hoc III DPD.
"Peralatan kesehatan diembarkasi hanya pinjaman yang dimiliki Bandara sangat minim, selain itu Dokter dan para medisnya tidak mendapat pelatihan hanya meeting 1-2 hari saja, "ujarnya dalam rapat PAH III, di Gedung DPDRI, Jakarta, Senin(19/11).
Menurutnya, untuk menangani calon jamaah haji diperlukan pelatihan khusus bagi para Dokter dan medis, karena masalah kesehatan tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik, tetapi juga menyangkut psikologis atau kejiwaan calhaj.
Selain itu, Muhyi menyarankan, agar dokter dan para medis yang ditunjuk diserahkan kepada otoritas daerah, dan yang telah terbiasa menjalankan tugas di Banjarmasin. "Yang lebih mengetahui orang Kalimatan Selatan adalah orang-orang Kalimantan Selatan juga, dan yang biasa bertugas di sana juga, "jelasnya.
Ia pun menuturkan, sesuai dengan laporan Dinas Kesehatan setempat 80 persen kondisi kesehatan calon jamaah tidak prima, di antaranya ada 38 persen calhaj yang beresiko tinggi tidak mampu menjalankan haji dengan sempurna, dan 42 persen kondisi kesehatan mengkhawatirkan.
Sebelumnya, Anggota DPD Asal Kalimatan Selatan HM. Ramli menyatakan, yang masih menjadi permasalahan pelik diembarkasi Banjarmasin dengan angkasa pura terkait dengan pelebaran Bandara Udara Syamsuddin Noor. Selain itu, proses pemugaran Asrama Haji, dan juga penambahan kuota haji jamaah haji yang sudah masuk daftar tunggu.
"Seperti daerah lain juga mereka minta diperjuangkan agar kuota ditambah, karena daftar tunggu semakin bertambah, "ungkapnya.
Selain memantau kondisi kesiapan embarkasi di wilayah Indonesia bagian tengah, Tim Panitia AD Hoc III DPD sejak 15-17 November lalu juga mengadakan kunjungan kerja ke embarkasi Palembang dan Makasar.
Senada dengan embarkasi Banjarmasin, H. Nani Tuloli Anggota DPD Gorontalo yang merupakan Tim dari Makasar menyatakan, yang menjadi permasalahan utama khususnya di Sulawesi selatan adalah tentang penambahan kuota, selain itu juga Depag diminta mengoptimalkan pembantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk membantu persiapan jamaah haji menjelang keberangkatan.
"Kalau bisa jamaah yang masuk daftar tunggu atau membayar lunas lebih awal diutamakan, atau jika memungkinkan jamaah haji asal embarkasi Makasar didelegasi ke embarkasi yang jamaah haji kurang dari jumlah kuota, "imbuhnya.
Sementara itu, Tim dari Palembang menyampaikan, keluhan yang dialami petugas terkait dengan minimnya honor petugas yang tidak seimbang dengan waktu kerja. "PPIH minta untuk dinaikan honornya dari 50 ribu rupiah, karena dianggap tidak manusiawi, padahal bekerjanya 24 jam, "kata Wakil Ketua PAH III DPDRI Eni Khairani.
Ia menambahkan, embarkasi Palembang juga merekomendasikan agar dibuat suatu payung hukum agar mereka yang sudah berhaji diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci lagi. (novel)
