Berita Nasional

Indonesia belum mampu memproduksi alat utama sistem pertahanan yang bertekhnologi tinggi, sebab untuk memproduksi peralatan tersebut harus menggunakan kredit ekspor melalui persetujuan Departemen Pertahanan.

Menyambut hari raya Idul Adha 1426 H PKS di DKI Jakarta telah menyiapkan 500 ekor kambing dan 75 ekor sapi untuk dipotong dan dibagikan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar (PG) Agung Laksono akhir-akhir ini mulai menggeser peran Ketua Umum PG Jusuf Kalla. Persaingan politik keduanya kini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi, dan Agung tampaknya makin terang-terangan dalam memposisikan dirinya sebagai penyeimbang kekuatan Jusuf Kalla di Golkar.

Koalisi Rakyat Untuk Bencana yang terdiri atas WALHI, Komite Pembaharuan Agraria (KPA), Komite Anti Utang (KAU), Yayasan Lembaga Bantaun Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan lainnya menuntut pemerintah untuk melakukan pemetaan kawasan-kawasan rawan bencana secara detil dan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Ketua DPR Agung Laksono nampaknya sudah mulai lelah dan pasrah soal calon Panglima TNI, karena sampai sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengirimkan nama-nama calonnya kepada DPR. Agung juga sudah tidak mau lagi mendesak-desak presiden mengenai masalah tersebut.

Sejumlah artis dan ormas Islam akan menggelar Festival Muharam 1427 H pada 18-23 Februari 2006 di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta. Dewan pengarah Festival Muharam, Din Syamsuddin mengatakan, acara tahunan kebudayaan ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian Islam dari berbagai aspek.

Sebagai langkah pengurangan stok utang yang jumlahnya 42,8 persen dari GDP, Bappenas akan segera mengeluarkan RUU Manajemen Utang. Sehingga batas tertinggi utang luar negeri hanya 30 persen dari GDP.

Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI P, Megawati menyatakan tekadnya untuk menjadikan PDI P sebagai partai oposisi dan penyeimbang berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang pro pada rakyat.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan menyanggupi untuk memperioritaskan penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Saki dan RUU Kebebesan Mendapatkan Informasi menjadi UU, karena kedua UU tersebut sangat dibutuhkan di tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DPR memangil Tranparency International Indonesia (TII) untuk meminta penjelasan terkait dengan hasil survey pada 55 ribu responden yang diluncurkan pada 23 Desember 2005. Hasil survey tersebut menyatakan DPR menjadi lembaga terkorup nomor dua setelah partai politik.