Berita Nasional

Ia mempertanyakan, apakah ucapan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut merupakan pernyataan pribadi, atau dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pemerintah. Ia mendesak Menteri Agama untuk mencabut ucapannya dan meminta maaf, sebab pernyataannya itu telah mempekeruh suasana.

Gerakan Nasional Anti Terorisme (GNAT) dan Forum Dialog Lintas Agama (FDLA)menyampaikan memorandum kepada PBB melalui kantor perwakilannya di Jakarta, terkait kasus pemuatan karikatur Nabi Muhammad saw di media massa barat.

"Apa urgensinya atau keuntungannya dari kedatangan tiga orang tersebut. Apa tidak ada jalan lain selain datang ke Istana," katanyapada pers, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/2).

Rapat paripurna DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) RUU Pemerintahan Aceh yang terdiri dari 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Namun demikian, pembahasan RUU diduga bakal alot akibat penolakan Fraksi PDIP dalam pembahasan RUU tersebut, sebelum pemerintah menjelaskan mengenai MoU RI – GAM yang ditandatangani di Helsinki Agustus 2005 lalu.

Himbauan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama HM. Maftuh Basyuni agar aliran Ahmadiyah menjadi agama baru ditanggapi berbeda-beda oleh masyarakat. Kalangan DPR dan DPD RI sendiri ada yang pro dan kontra merespon pernyataan Menag RI tersebut.

Kriminolog UI, TB. Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan, agak sulit untuk menentukan kualifikasi batasan pornografi dan pornoaksi dalam RUU yang sedang dibahas oleh DPR, sebab masyarakat mempunyai sudut pandang dan parameter yang berbeda dalam memandang pornografi dan pornoaksi.

Sekitar dua ratus orang, yang tergabung dalam Pengurus Pusat Pemuda dan Mahasiswa Persatuan Islam (PERSIS) wilayah DKI Jakarta dan Bandung, melakukan aksi demontrasi di depan Gedung DPR RI Jakarta,Selasa (14/02), menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Seniman dan budaya muslim berupaya memanfaatkan momentum tahun baru hijriyah untuk kembali membangkitkan kreasi seni budaya Islam melalui ajang festival 1427 Hijriyah yang akan diselenggarakan di Istora Senayan pada 18 – 21 Februari 2006.

Ketua Partai Bintang Reformasi Zaenal Maarif meminta Muktamar partainya di Bali nanti diharapkan bisa menyelesaikan konflik internal, termasuk persoalan kepengurusan ganda DPW-DPC PBR di berbagai daerah.

Dia berjanji akan segera membuat surat kepada pihak kepolisian agar mencabut surat pencekalan terhadap Eggi. “Saya kira pencekalan itu terlalu berlebihan, apa mungkin seorang Eggi akan melarikan diri dalam kasus seperti ini,” ujar Zaenal.