Berita Nasional

Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang makin sulit, dan tidak adanya kecenderungan perbaikan kehidupan masyarakat, diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi dan berani mengambil tindakan tegas, bahkan me-reshuffle para menterinya, terutama menteri ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Presiden minta menegur, tetapi kalau kemudian Hassan Wirayuda tidak bisa memberikan penjelasan mengapa bersikap abstain, presiden perlumencopotnya,” tegas wakil ketua DPR Zaenal Maarif, kepada pers di Jakarta, Rabu (15/2).

FPKS menyayangkan pernyataan peneliti Lingkaran Studi Indonesia, Muhammad Qodari yang mempertanyakan konsistensi FPKS dalam menegakkan akuntabilitas publik. Qodari, seperti dilaporkan Harian Kompas, Selasa (14/02), melansir informasi yang tidak lengkap tentang anggota FPKS, dalam peluncuran buku terbitan LSM pemilu Cetro, berjudul Almanak Anggota Parlemen 2004-2009.

Menurut Soeripto anggota tim investigasi, agenda pertemuan untuk membicarakan perbandingan data hasil temuan tim investigasi saat melakukan pemantauan kegiatan import beras ke Vietnam, dengan data yang dimiliki oleh Bulog. "Perbedaan data masih akan dibahas secara mendalam, " katanya.

"Rendahnya investasi dibidang perikanan disebabkan tidak tercatatnya investasi tersebut dalam industri pengolahan, selain itu sumber daya kelautan belum banyak digali, bahkan sumber daya perikanan lebih banyak dinikmati pihak asing, ‘" jelasnya disela-sela paparan ekonomi politik di Gedung CIDES Jakarta, rabu (15/02).

Anggota Komisi II FPKS Jazuli Juwaini menilai kedatangan tiga pengemplang triliunan uang Negara ke Istana Negara patut dipertanyakan. "Apa urgensinya atau keuntungannya dari kedatangan tiga orang tersebut. Apa tidak ada jalan lain selain datang ke Istana," katanya di gedung MPR/DPR, Selasa (14/2).

Ia mempertanyakan, apakah ucapan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut merupakan pernyataan pribadi, atau dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pemerintah. Ia mendesak Menteri Agama untuk mencabut ucapannya dan meminta maaf, sebab pernyataannya itu telah mempekeruh suasana.

Gerakan Nasional Anti Terorisme (GNAT) dan Forum Dialog Lintas Agama (FDLA)menyampaikan memorandum kepada PBB melalui kantor perwakilannya di Jakarta, terkait kasus pemuatan karikatur Nabi Muhammad saw di media massa barat.

"Apa urgensinya atau keuntungannya dari kedatangan tiga orang tersebut. Apa tidak ada jalan lain selain datang ke Istana," katanyapada pers, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/2).

Rapat paripurna DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) RUU Pemerintahan Aceh yang terdiri dari 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Namun demikian, pembahasan RUU diduga bakal alot akibat penolakan Fraksi PDIP dalam pembahasan RUU tersebut, sebelum pemerintah menjelaskan mengenai MoU RI – GAM yang ditandatangani di Helsinki Agustus 2005 lalu.