Berita Nasional

Departemen Perindustrian belum memastikan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sekitar 15 persen sampai 20 persen. Hal itu belum menjadi keputusan final Pemerintah dan masih berupa opsi yang diajukan oleh Menakertrans Erman Suparno dalam rapat kordinasi Kementerian perekonomian tadi malam.

Kementerian hukum dan HAM belum akan menyerahkan draft Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Presiden, terkait dengan usulan penambahan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan penilaian kinerja Hakim Agung…

Djoko Edhi S. Abdurrahman terpaksa harus menerima kenyataan pahit. Setelah melalui proses panjang, akhirnya DPP PAN pun me-recall Edhi dari keanggotaan partai berlambang matahari. Tak hanya itu. Ia juga didepak dari keanggotaan DPR-RI.

Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto mengaku kecewa atas hukuman yang kurang maksimal terhadap seorang tersangka penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 20 kilogram ganja tetapi hanya divonis tiga tahun.

Warga Jakarta yang memiliki unggas tetapi menolak diperiksa petugas sebaiknya pergi saja dari ibu kota. "Kalau menolak diperiksa ya pindah saja dari Jakarta," kata Gubernur DKI…

Mahkamah Konstitusi hari ini, menggelar sidang pleno pengujian pasal 31 .

Menteri Dalam Negeri M.Ma’ruf menyambut positif usulan mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, agar TNI diberi hak untuk memilih pada pemilu 2009.

Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu lagi-lagi tercemar tumpahan minyak (19/02). Kasus ini, menjadi bukti terbaru rendahnya kemauan juga kemampuan Menteri Lingkungan Hidup serta jajaran Kepolisian, dalam menangani kasus kejahatan lingkungan dan jaminan akan hak masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Lima ratus orang yang tergabung dalam Muslimah Peduli Umat (MPU) melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Selasa (21/02). Aksi yang digelar bertema ‘Selamatkan Generasi dari Serangan Musuh-musuh Islam.’

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) akan tetap mengeledah kantor BNI Pusat terkait kasus korupsi letter of credit (LC) fiktif senilai Rp 1,7 triliun, meski sebelumnya gagal dilakukan.