Berita Nasional

Sampai saat ini belum ada titik terang dalam penuntasan katabelece Seskab Sudi Silalahi terkait renovasi Gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan, yang dikirim ke Menlu Hassan Wirajuda. Untuk mengklarifikasi masalah tersebut DPR akan memanggil Menlu.

Departemen Luar Negeri memastikan bahwa tiga surat yang beredar di masyarakat adalah palsu. Surat yang seolah-olah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Mantan Sekjen Deplu Sudjatman Parnohadiningrat, yang isinya mengeluarkan instruksi resmi tentang izin penggunaan dan pengembangan tanah, melakukan observasi lapangan untuk renovasi Kedubes RI di Soul kepada PT. Sun Ho Engeneering.

Terlepas dari pro-kontra dan konstitusionalisasi isi MOU RI—GAM itu, kata Mukthie, materi RUU PA yang akan disetujui DPR dan Presiden RI itu harus lebih maju daripada UU Keistimewaan Aceh.

Ketua DPP PPP Arief Mudatsir Mandan menyatakan ideologi Islam bagi parrtai PPP harus tetap dipertahanakn. Menurutnya asas Islam tidak kehilangan signifikansi melainkan tetap akan bertahan, karena, selain PPP sendiri memiliki pemilih tetap yang notabene juga warga Nahdlatul Ulama, Islam juga bersifat terbuka.

Pimpinan MPR berharap agar pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh tepat waktu sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki.

Menteri Agama M. Maftuh Basyuni mengatakan, banyak tangan-tangan yang mengotori penyelenggaraan ibadah haji, sehingga membuat nama Departemen Agama (Depag) menjadi rusak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya calo-calo rumah pemondokan haji yang berasal dari keluarga pejabat pemerintah dan pejabat Depag.

Ketua komisi fatwa MUI Ma’ruf Amin mengatakan, ada upaya beberapa pihak yang berusaha untuk menggagalkan, membelokan dan memperlambat pengesahan RUU anti pornografi dan pornoaksi, seperti yang diberitakan oleh media massa beberapa waktu lalu.

Anggota Pansus RUU Jakarta Kota Megapolitan Effendy Simbolon menjelaskan, munculnya RUU Ibu Kota Negara itu karena UU No.32/2003 tentang Otonomi Daerah dan UU No.34 tentang Daerah Khusus Ibu Kota sudah tidak memadai lagi dan harus diganti dengan RUU yang baru yaitu RUU Ibu Kota Negara atau RUU Megapolitan.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan, tidak akan ada pencaplokan terhadap wilayah luar Jakarta dengan berubahnya Jakarta sebagai megapolitan. Demikian Sutiyoso dalam dialektika demokrasi bertajuk “Konsep Megapolitan Sebuah Kebutuhan” di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (3/3).

Puluhan ribu massa dari organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia serta gabungan beberapa ormas Islam dan parpol Islam Ahad pagi (5/3) melakukan aksi damai menolak dominasi Amerika Serikat, yang bertajuk aksi sejuta umat di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.