Berita Nasional

PBNU mendesak DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). Pemerintah dan DPR harus lebih mengedepankan moralitas bangsa, dan tidak membiarkan pro-kontra RUU APP berlangsung terus.

DPD RI sepakat mendukung segera disahkannya RUU APP tersebut. Dukungan berupa rekomendasi itu ditegaskan kembali dalam Rapat PAH III DPD RI dan akan dibacakan secara resmi di Rapat Paripurna DPD RI di Gedung MPR/DPD RI Jakarta, Selasa (28/3).

Departemen Luar Negeri memastikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam bidang kerjasama dalam mengatasi Illegal migran akan terhambat, menyusul keputusan Departemen Imigrasi Australia yang memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua.

Pemerintah RI harus mengevaluasi kembali hubungan diplomatik dengan Australia. Sebab, akhir-akhir ini negara bekas koloni Inggris itu diduga kuat ikut mendukung lepasnya Papua dari wilayah Indonesia.

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, Pemerintah Indonesia harus memberikan opsi yang tegas kepada Pemerintah Australia yaitu mengoreksi pemberian visa tinggal sementara dan mengembalikan 42 orang warga Papua ke tempat asalnya, serta mempertimbangkan untuk melanjutkan hubungan diplomatik dengan Australia.

Ribuan orang yang tergabung dalam tim pengawal RUU Anti Pornografi .

Ratusan orang yang dimotori oleh Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina .

Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al-Khathath menyatakan, kondisi masyarakat Papua yang sebagian kecilnya masih menggunakan koteka, serta budaya masyarakat Bali, hanya "dipinjam" oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politk dan bisnis untuk menolak RUU APP yang sedang digodok di DPR.

Sekretaris LP3ES Didik J Rachbini menyatakan, bisnis ladang minyak yang menjadi penyebab inefisiensi keuangan negara, merupakan tempat yang potensial untuk menciptakan KKN baru.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk melakukan seleksi ulang rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, dari berbagai kasus yang berkembang terakhir ini, rekruitmen CPNS tahun ini dinilai mengecewakan masyarakat bahkan ada yang sampai bunuh diri, stres, dan demonstrasi.