Berita Nasional

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta mendukung langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani mengusut tuntas kasus penerbitan dan penyebaran majalah Playboy. Langkah ini diperlukan sebagai dukungan moral untuk memberantas kemungkaran.

Direktur Eksekutif Reform Institut, Yudi Latif menilai kemandirian pesantren sebagai pusat pendidikan Islam berbasis kemandirian ekonomi, semakin goyah seiring lemahnya dukungan internal lingkungan pondok pesantren, yang menjadi harapan dalam pengembangan sistem pendidikan.

Pemerintah akan menetapkan pembatasan penggunaan BBM untuk para pejabat, hal ini dilakukan sehubungan dengan naiknya harga minyak dunia.

Indonesia perlu meningkatkan hubungan dengan Kuwait, baik di tingkat antar pemerintah maupun antar parlemen. Hal ini penting dan diperlukan agar kedua belah pihak bisa saling belajar bagaimana mengelola negara dengan baik.

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, gagalnya pertemuan mantan Ketua Umum DPP PAN M. Amien Rais dan sejumlah tokoh nasional dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari yang lalu, semata-mata karena jadwal presiden yang sangat padat.

Menteri Agama M.Maftuh Basyuni mengatakan, tidak akan mengajukan permintaan maaf terhadap Jamaah Ahmadiyah atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat.

Gerakan Reboisasi Hutan Lindung Nasional (GRHLN) ke depan harus melibatkan .

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menantang kalangan cendikiawan muslim untuk merealisasikan dan mensukseskan agenda keumatan, melalui penegakan amar ma’ruf nahyi mungkar, serta keberpihakan pada kaum dhuafa.

Dalam puncak peringatan milad ke-8, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan PKS Award kepada 10 tokoh yang dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam bidangnya, antara lain untuk tokoh pendidikan diberikan kepada Arif Rahman, tokoh aktivis HAM diberikan kepada almarhum Munir, tokoh seniman diberikan kepada Ferry "Pepeng" Ferrasta…

Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dan berpotensi biaya tinggi dibatalkan, baik yang sudah diterapkan ataupun yang belum. Depdagri sudah mempunyai infrastruktur untuk langkah-langkah itu sehingga seluruh daerah harus mengetahui pembatalan atau pencabutan Perda-Perda yang bermasalah tersebut.