Berita Nasional

Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Ratna Sarumpaet dan sejumlah artis dan aktris, antara lain, Rieke Diyah Pitaloka, Franky Sahilatua, dan beberapa pengacara yang tergabung ke dalam Aliansi Bhinneka Tungal Ika Kamis (4/5) kembali mendatangi Ketua DPR RI Agung Laksono dan Ketua Pansus RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP) Balkan Kaplale di Gedung MPR/DPR RI Jakarta.

Sejumlah artis yang peduli pendidikan di antaranya Neno Warisman, Dewi Hughes dan Dick Doank bersama tokoh-tokoh pendidikan mendeklarasikan Asosiasi Homeschooling dan Pendidikan Alternatif (ASAH PENA) Indonesia.

Aksi unjukrasa yang dilakukan secara anarkis oleh para buruh, Rabu (4/5) kemarin, menyebabkan kerusakan pagar dan pintu gerbang DPR RI. Kerugian diperkirakan mencapai 100 juta hingga 150 juta rupiah.

Pemerintah harus segera menerima penolakan buruh atas revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaaan (UUK). “Secara pribadi saya bagian yang mendukung agar buruh mendapat kesejahteraan. Kami bagian yang mendukung tuntutan buruh,” tegas Ketua MPR Hidayat Nurwahid kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5).

Anggota Komisi I DPRI Hilman Rosyad Syihab menyatakan, lahirnya Undang-undang (UU) Kerahasiaan Negara tidak boleh mendahului Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UU KMIP) harus didahulukan pembahasan dan pengesahannya. Oleh karena itu pembahasan dan pengesahan RUU KMIP harus diutamakan dan didahulukan.

Anggota DPR dan DPD asal pemilihan Kalimantan Timur meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan rencana kunjungannya ke Kaltim untuk meresmikan sejumlah proyek mercusuar di daerah tersebut. Pasalnya proyek-proyek tersebut diduga keras bernuansa KKN.

Sidang Paripurna DPD akhirnya menyatakan menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bersamaan dengan tuntutan buruh yang sedang berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, Deni J.A menilai, Pemerintahan SBY-JK tampak ragu-ragu atau kurang percaya diri dalam menentukan kebijakan publik, hal ini dapat dilihat dengan pembatalan kebijakan kenaikan TDL dan revisi UU Ketenagakerjaan.

Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah agar jangan mengalihkan wacana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 kepada DPR, karena seharusnya sebelum menyerahkan draft tersebut ke DPR, Pemerintah membicarakan masalah itu dengan pihak pengusaha, buruh, secara Tripartit serta Universitas yang ditunjuk membahas Rancangan Undang-undang itu.

Koalisi Media untuk Kebebasan Pers meminta komitmen pemerintah disemua tingkatan, untuk menjamin kemerdekaan pers dan keselamatan para jurnalis, serta memberikan jaminan bahwa kriminalitas terhadap jurnalis tidak akan terulang lagi.