Berita Nasional

Indonesia masih akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kantor perwakilan di Ramalah, Palestina, mengingat untuk mendirikan perwakilan pihak Indonesia harus mendapat izin dari pemerintah Israel.

Pemerintah Iran bersedia membangun kerjasama dengan Indonesia dalam bidang minyak dan gas, hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan Iran menginvestasikan dananya dengan jumlah total sekitar 600 juta US dollar.

Mantan Ketua Umum PBR KH. Zainuddin MZ secara resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PBR, karena dalam Muktamar PBR di Bali beberapa waktu lalu itu sama sekali tidak dibicarakan mengenai kewenangan Dewan Syuro tersebut.

Penyair Taufiq Ismail dan beberapa artis, seperti Titi Qadarsih, Anne Rufaedah, Wirianingsih, Rahma Safitri, Yusroh, dan lain-lain yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Anak Bangsa (ASA) Indonesia mendukung diterbitkannya UU APP.

DPD Jakarta dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), mendampingi masyarakat kelurahan Pisangan Timur dan Kampung Melayu, melaporkan penyelewengan ganti rugi proyek pembangunan jalan kereta api Double-Double Track (DDT) Jakarta – Cikarang.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Ahmad Heryawan mengatakan tripartit yang sehat perlu dibangun untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan demi menciptakan iklim industrialisasi yang kondusif.

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tadjudin Noer Said meminta agar Pemerintah segera mengevaluasi penerapan UU migas yang baru direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, karena dinilai telah memberikan keleluasaan pada pasar dalam negeri untuk memainkan harga BBM di dalam negeri.

Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis mengingatkan dengan melonjaknya harga minyak di pasaran dunia hingga 75 dolar AS/barel, maka APBN 2006 sudah pada tingkat lampu kuning, karena defisitnya mencapai Rp 65 triliun, sehingga harus dihitung ulang atau direvisi kembali.

Mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung menegaskan, Pemerintah perlu melakukan introspeksi, untuk mencari akar permasalahan munculnya kasus pemberian visa tinggal sementara terhadap 42 orang warga Papua, yang telah menimbulkan kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Australia.

Pengajuan diri Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) perlu didukung secara maksimal. Sebab, jika cita-cita itu bisa terwujud maka hal itu merupakan prestasi besar bagi Indonesia dalam penegakkan HAM.