Berita Nasional

YLKI dan 6 lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan, mencanangkan program bulan pengaduan pendidikan sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2006, untuk mengumpulkan keluhan masyarakat mengenai persoalan dalam bidang pendidikan.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring meyakini, aksi lanjutan peringatan hari buruh yakni demo besar-besaran pada 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tidak akan menggoyahkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anggota FPKS DPR RI Komisi III Almuzzamil Yusuf menyatakan kecewa dengan sikap dan tindakan polisi dalam menangani terorisme. Ia menilai masih ada diskriminasi dari kepolisian dalam menangani terorisme, yang dilakukan kelompok Islam dan Kristen.

Ketua Umum Serikat Buruh Jabotabek (SBJ), Sutrisno Sastromiharjo menyatakan, buruh bukan faktor utama dalam menghambat masuknya investasi di Indonesia. Tapi, hal itu lebih dikarenakan korupsi dan birokrasi yang buruk.

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memastikan Ujian Nasional (UN) 2006 siap dilaksanakan pada pertengahan Mei 2006, termasuk bagi peserta didik yang berada di daerah bencana dan rawan bencana melalui penyelenggaraan ujian susulan khusus.

Pengamanan Istana Negara dibuat empat lapis, yang terdiri dari 2 lapis pasukan anti huru hara dan 2 lapis pasukan polisi dan polwan, menyusul datangnya puluhan ribu buruh yang meneruskan aksi peringatan hari buruh internasional.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ahmad Heryawan dalam siaran persnya, Senin(1/5) menyatakan, revisi UU Ketenagakerjaan tidak lebih dari pesanan IMF belaka.

Gelombang aksi demonstrasi ribuan orang buruh, yang tergabung dalam aliansi buruh menggugat menjelang siang mulai memadati Bundaran Hotel Indonesia, sehingga menyebabkan arus lalu lintas dari jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke jalan Thamrin dan Imam Bonjol dialihkan melalui Tanah Abang, Kebon Kacang sesuai dengan permintaan peserta aksi.

Gagasan Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta tentang pengurangan impor BBM sebesar 35 persen mendapat dukungan dari anggota Komisi XI DPR Bobby Suhardiman.

Kasus hukum mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka harus dituntaskan agar diri dan keluarganya tidak menanggung beban sebagai tersangka korupsi selama 32 tahun memimpin bangsa ini.