Berita Nasional

Pemerintah harus segera menerima penolakan buruh atas revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaaan (UUK). “Secara pribadi saya bagian yang mendukung agar buruh mendapat kesejahteraan. Kami bagian yang mendukung tuntutan buruh,” tegas Ketua MPR Hidayat Nurwahid kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5).

Anggota Komisi I DPRI Hilman Rosyad Syihab menyatakan, lahirnya Undang-undang (UU) Kerahasiaan Negara tidak boleh mendahului Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UU KMIP) harus didahulukan pembahasan dan pengesahannya. Oleh karena itu pembahasan dan pengesahan RUU KMIP harus diutamakan dan didahulukan.

Anggota DPR dan DPD asal pemilihan Kalimantan Timur meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan rencana kunjungannya ke Kaltim untuk meresmikan sejumlah proyek mercusuar di daerah tersebut. Pasalnya proyek-proyek tersebut diduga keras bernuansa KKN.

Sidang Paripurna DPD akhirnya menyatakan menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bersamaan dengan tuntutan buruh yang sedang berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia, Deni J.A menilai, Pemerintahan SBY-JK tampak ragu-ragu atau kurang percaya diri dalam menentukan kebijakan publik, hal ini dapat dilihat dengan pembatalan kebijakan kenaikan TDL dan revisi UU Ketenagakerjaan.

Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah agar jangan mengalihkan wacana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 kepada DPR, karena seharusnya sebelum menyerahkan draft tersebut ke DPR, Pemerintah membicarakan masalah itu dengan pihak pengusaha, buruh, secara Tripartit serta Universitas yang ditunjuk membahas Rancangan Undang-undang itu.

Koalisi Media untuk Kebebasan Pers meminta komitmen pemerintah disemua tingkatan, untuk menjamin kemerdekaan pers dan keselamatan para jurnalis, serta memberikan jaminan bahwa kriminalitas terhadap jurnalis tidak akan terulang lagi.

Rancangan Undang Undang (RUU) Kerahasiaan Negara dinilai dapat membelenggu demokrasi dan juga kontraprodukif terhadap pemberantasan korupsi.

Terpilihnya Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk kedua kalinya dikritik oleh kalangan anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan.

Presiden PKS, Tiffatul sembiring meminta negara-negara penghasil minyak mengalokasikan 10 persen keuntungan penjualan minyak dunia yang terus meningkat, untuk menggalang bantuan bagi Palestina.