Berita Nasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrayani meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review UU No. 13/2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2006, yang diajukan oleh pemohon Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Siddiq menyatakan, langkah-langkah kerja tim investigasi impor beras yang dibentuk FPKS bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum.

Sekitar tujuh ratus guru Bantu dari berbagai provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI)) menuntut agar dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Februari 2006 ini diangkat menjadi PNS tanpa melalui proses bertele-tele.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menyerukan umat Islam Indonesia untuk memboikot produk-produk Denmark.

Kuasa hukum mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar, M.Assegaff menyatakan keputusan Majelis Hakim bertentangan dengan hukum, sebab hanya menggunakan dasar hukum materil saja. Sedangkan hukum formil tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara subsider 3 bulan kurungan, terhadap terdakwa mantan Menteri agama Said Agil Husin Al-Munawar dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono menegaskan impor tambahan gula tidak perlu dilakukan karena stok gula nasional mencukupi hingga April 2006.

Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI-P mengungkapkan, dari pengalamannya sepulang dari Jordania ternyata Ditjen Imigrasi begitu mudah mengeluarkan paspor, sehingga setiap hari ada 250 tenaga kerja wanita yang datang ke Jordania. "Mereka belum punya pekerjaan di Jordania. TKW itu dilempar lagi ke tempat-tempat yang lebih miskin dari Indonesia, seperti di Irak," paparnya.

Anggota Komisi II DPR F-KB Saifullah Maksum kembalikan uang tunjangan operasional/komuniksi intensif DPR sebesar Rp 60 juta. Dana itu dikembalikan ke konstituennya sebagai wujud konsekuensi sikapnya di sidang paripurna DPR tahun lalu.

PT Telkom akhirnya membatalkan rencana kenaikan tarif karena waktunya tidak tepat. Meski usulan kenaikan itu sudah masuk ke DPR RI pada Oktober 2005 lalu.