Berita Nasional

Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam Aceh DPR RI mendesak pemerintah, untuk segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana tanggap darurat bencana tsunami di Aceh dan Nias senila 1,2 trilyun rupiah. Sebab berdasarkan temuan tim, banyak penyimpangan dalam proses pendistribusiannya.

Sejumlah Wartawan yang hendak meliput peresmian gedung Trans Nasional Cybercrime (TNCC), yang diresmikan langsung oleh Kapolri dan Kepala Kepolisian Federal Australia, mengajukan nota protes pada Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, terkait dengan pengusiran yang dilakukan oleh staf Humas Mabes Polri AKP. Theresia Yuni dan sejumlah panitia.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) diminta untuk lebih intensif memberikan tausiyah kepada jama’ah Ahmadiyah, sehingga mereka sadar dan mau kembali mengikuti tauhid yang benar, yakni tidak mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syari’at Islam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum punya bukti cukup untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ditubuh KPU, menyusul desakan komisi III DPR RI untuk menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan Ketua Pokja Pengadaan IT KPU Chusnul Mariyah dan Ketua Pokja Pengadaan Surat Suara KPU Hamid Awaluddin.

Gerakan Rakyat Penyelamat (GRP) Blok Cepu yang merupakan gabungan dari .

Forum Umat Islam (FUI) minta DPR mendesak pemerintah menyerahkan pengelolaan .

Menurut Anwar Chesputra, hal itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena flu burung di Indonesia termasuk penyakit yang ganas. "Fenomena korban manusia pandemi virus flu burung di Indonesia ini tergolong istimewa dan karena itu Pemerintah harus lebih waspada," ujarnya.

Sejumlah bengkel yang ditunjuk sebagai pelaksana uji emisi, ada yang tidak memiliki peralatan uji emisi yang memadai. Dan ada pula bengkel yang hanya menerima kendaraan merek tertentu. Padahal, semua bengkel yang ditunjuk harus menerima semua jenis mobil yang akan diuji emisi.

Menurut Ketua KPIP, berdasarkan pengamatan KPIP beberapa bulan terakhir, hampir semua stasiun TV baik swasta maupun nasional mengabaikan ketetapan yang tercantum dalam P3 – SPS, bahkan stasiun TV tidak menempatkan programnya pada jam yang sesuai dengan klasifikasi usia penonton.

"Indonesia membutuhkan benih dari sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan UU ini maka kemungkinan untuk mengembangkan bahan makanan pokok semakin bervariasi," ujar Mahsusoh Ujiati, juru bicara FPPP.