Berita Nasional

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk melakukan seleksi ulang rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pasalnya, dari berbagai kasus yang berkembang terakhir ini, rekruitmen CPNS tahun ini dinilai mengecewakan masyarakat bahkan ada yang sampai bunuh diri, stres, dan demonstrasi.

Mayoritas fraksi di DPR sepakat dan mendukung dibentuknya partai politik (parpol) lokal untuk dimasukkan dalam pembahasan RUU PA (Pemerintahan Aceh). Parpol lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu diharapkan bisa sebagai langkah demokratisasi dan nantinya bukan saja di Aceh tapi juga di daerah lain.

Penyakit kanker masih menjadi penyakit yang ‘mematikan’ di dunia dan .

Sebelas Kabupaten di Aceh Lauser Antara dan Aceh Besar Selatan mendesak DPR dan pemerintah untuk memenuhi aspirasi mereka atas pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Besar Selatan (ABAS).

Rencana pemerintah menambah jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2,5 jam sepekan didukung kalangan Komisi II DPR. “Di saat sebagian besar masyarakat mengeluhkan lemahnya pelayanan aparatur terhadap publik, saya setuju usulan penambahan jam kerja,” kata anggota Komisi II FPKS Jazuli Juwaini kepada pers di Gedung DPR RI, Rabu (22/3).

Pemerintah akan membentuk tim sosialisasi revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri No.1 tahun 1969 atau Peraturan Bersama Dua Menteri, menyusul berakhirnya pembahasan revisi SKB antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri serta para pemuka agama yang berlangsung selama 10 kali pertemuan.

Agung Sasongko anggota Komisi VII DPR FPDIP sudah beberapa kali memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung MPR/DPR RI untuk menolak sebagian atau seluruhnya RUU APP yang terus digodok oleh Pansus RUU APP DPR.

Pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soejogoeritno, membacakan usulan penggunaan hak angket atau penyelidikan, yang diajukan 62 orang anggota DPR dari FPDIP, FPPP, FPKB, FPKS dan FPAN, terkait dengan penunjukan Exxonmobil sebagai pimpinan operator lapangan eksplorasi minyak dan gas di Blok Cepu.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU tentang konvensi PBB anti korupsi tahun 2003, dan RUU tentang perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara RI dan RRC, yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Maraknya pungutan liar (pungli) di KJRI Malaysia dan KBRI Tokyo harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Perlu dan segera dilakukan penyelidikan oleh KPK atau penegak hukum lainnya,” kata anggota Komisi III Mutammimul Ula, di Jakarta, Senin (20/3)