Berita Nasional

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Rabu (29/3), membentuk Pansus Freeport. “Prioritas kita, masing-masing tim segera menangani masalah aktual,” tekan Edwin Kawilarang (anggota DPD asal Sulawesi Utara), yang juga Ketua Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan DPD di depan anggota rapat Pansus di Gedung B DPD, Kompleks DPD, Jakarta.

Bantuan asing kepada dunia pesantren tidak boleh mengikat dan merubah kurikulum. Sebab, pesantren adalah lembaga pendidikan independen yang punya kewenangan dan kemandirian sendiri dalam pengelolaannya.

Anggota komisi VII DPR Alvien Lie mengatakan, DPR telah membentuk .

Tuntutan ribuan kepala desa dan perangkat desa yang beberapa waktu lalu menemui Mendagri HM. Ma’ruf dandatang ke DPR RI untuk meminta revisi PP No.73 dan No.72/2005 dan UU No.32/2004 agar kepala desa diangkat menjadi PNS tak bisa dipenuhi.

Kunjungan Perdana Menteri Inggris ke Indonesia Toni Blair ke Indonesia yang dijadwalkan tiba nanti malam, disambut oleh aksi unjuk rasa oleh massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di depan kantor Kedubes Inggris, Jakarta. Mereka menolak kedatangan PM Inggris tersebut ke Indonesia.

Ribuan orang yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Rabu (29/03).

Mantan Ketua MPR M. Amien Rais mengingatkan, Indonesia akan selalu menjadi bangsa kuli. Pasalnya, dalam pengelolaan aset negara, pihak asing selalu untung dan Indonesia selalu merugi dan rakyatnya menderita.

Rekrutmen CPNS terbukti masih diwarnai banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap PP 48/2005 khususnya menyangkut usia dan masa pengabdian.

Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) kembali menegaskan sikapnya menolak penandatanganan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan eksplorasi minyak dan gas di Blok Cepu oleh Exxonmobil, dan meminta perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani dibatalkan.

Mantan keuta MPR Amin Rais meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyampaikan nota protes secara resmi kepada Pemerintah Australia, sebagai bukti reaksi keras terhadap kebijakan Departemen imigrasi Australia yang memberikan visa tinggal sementara kepada 42 orang warga Papua.