Berita Nasional

"Saya tidak akan pernah melupakan hubungan baik, yang pernah terjalin dengan Menlu RI dan mantan Menlu Ali Alatas, " katanya

Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC), Marwan Batubara menduga, pengelolaan eksplorasi migas di Blok Cepu oleh Exxon mobil dan Pertamina yang perjanjian kerjasamanya ditandatangani Maret lalu, merupakan upaya Pemerintahan SBY-JK dalam rangka mempertahankan dukungannya dari pihak asing.

Sekretaris Rektorium Universitas Trisakti Amiruddin Aburaera dan Achmad Zulkarnain Koordinator Wisudawan Universitas Trisakti (Usakti) 2002-2005, menyatakan sebanyak 16.567 ijasah dari Universitas Trisakti (Usakti) yang ditandatangani Rektor Prof. Dr. Thoby Mutis sejak 2002 hingga 2005 dinilai tidak sah.

Pemerintah diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan, yang dapat memancing kemarahan para buruh, agar mereka membuktikan ancamannya melakukan mogok nasional pada 1 Mei 2006, mengingat saat ini masih terjadi pro kontra revisi UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) diminta tidak terpengaruh dengan pihak-pihak yang menolak surat peraturan bersama (SPB) tentang pendirian rumah ibahah.

Ketua Departemen Data dan Informasi MMI, Fauzan Al-Anshori menilai, aparat kepolisian sangat lambat dalam menyikapi protes penolakan dan laporan terhadap penerbitan majalah Playboy edisi Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofjan Djalil bersama jajaran Depkominfo pada Jumat (14/4) akan mendatangi Dewan Pers untuk meminta fatwa apakah majalah Playboy itu termasuk pers atau industri pornografi.

Walikota Depok Nurmahmudi Ismail mengaku belum mempelajari isi draft peraturan daerah tentang larangan maksiat berupa minuman keras dan prostitusi, yang diajukan oleh Komisi A DPRD Depok.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghimbau, kepada badan pengelola zakat untuk berorientasi pada program yang jelas dalam menyalurkan zakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas para muzaki.

Rencana pemerintah untuk menegosiasikan pinjaman sebesar USD 1,2 miliar dari Bank Dunia untuk membiayai program dan proyek infrastruktur dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah menarik investor.