Berita Nasional

Aliran dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke berbagai pihak merupakan bukti amburadulnya pengelolaan keuangan negara.

Kejaksaan mengaku kesulitan menghadirkan saksi-saksi yang terdapat dalam berkas perkara dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto, sebab saat ini sebagian dari mereka sudah meninggal dunia.

Mantan Atase Militer Indonesia di Amerika Serikat, Mayjen TNI (Purn) Benny Mandalika menganalisa bahwa Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI-Singapura sebagai pesanan negara adidaya AS, sebab AS sudah lama ingin mendirikan pangkalan militernya di Indonesia.

"Harus dihukum seberat-beratnya, kedua-duanya yang intel dan juga yang memerintahkan tembak itu harus dihukum mati. Karena saya paling parah, anak saya meninggal, cucu saya kena tembak, dan saya sendiri disandera, " tegas Samad salah satu Warga Alas Tlogo, di Gedung DPR.

"Berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, karenanya majelis hakim yang mengadili, dapat menghukum terdakwa dengan pidana penjara enam tahun dikurang masa tahanan, ditambah denda sebesar 200 juta rupiah, subsider 4 bulan kurungan, " ungkap JPU.

Ia menjelaskan, dasar hukum berpoligami sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3, sebenarnya hanya berbicara tentang bolehnya berpoligami, dan tidak menyebutkan secara langsung bahwa poligami itu adalah ibadah.

Ketua DPR Agung Laksono membenarkan rencana itu sebagai salah satu rencana yang telah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. “Itu merupakan salah satu usulan dalam BURT meskipun sudah disepakati tetapi memang belum diputuskan, ” terangnya.

Menurut Hassan Wirajuda, situasi yang terjadi saat ini sudah mengarah pada penolakan terhadap adanya dialog dan rekonsiliasi, hal ini justru akan menyulitkan upaya positif untuk mewujudkan persatuan antara dua kelompok di Palestina yang sejak puluhan tahun belum juga tercapai.

Menurut Menlu, pembebasan tahanan dengan membayar uang jaminan berlaku pada beberapa negara, termasuk Malaysia, dan dalam kasus Ceriyati ini, Deplu membantah kabar yang menyebutkan bahwa majikan Ceriyati bebas, karena tidak cukup bukti.

Menurut Soetrisno Bachir, soal bagaimana mekanisme anggaran dana talangan itu, pihaknya meminta Fraksi PAN DPR membantu pemerintah menyiapkan rancangan alokasinya dalam APBN Perubahan 2007.