Berita Nasional

Ruang bawah tanah yang selama ini digunakan sebagai gudang DPR/MPR RI, semalam terbakar. Namun karena asap yang mengepul sangat tebal, maka asap mencapai lantai 9 Gedung Nusantara III DPR/MPR RI.

Berdasarkan identifikasi hingga 13 Januari 2006 pukul 03.00 dini hari waktu Arab Saudi atau pukul 07.00 wib. Dua jamaah haji Indonesia dipastikan meninggal dunia dalam tragedi Jamarat di Mina yang terjadi pada Kamis sore waktu Arab Saudi.

Angggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur KH Mujib Imron meminta agar sejumlah bintara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memasuki pesantren di Sumenep, Jawa Timur, untuk tidak mematai-matai kegiatan pesantren.

Ketua Tanfidziyah PBNU KH. Masdar F. Mas’udi menegaskan, makanan yang mengandung formalin hukumnya haram dikonsumsi karena akibatnya jelas membayakan bagi kesehatan manusia. Namun PBNU sejauh ini belum merasa perlu mengeluarkan fatwa haram bagi makanan yang mengandung formalin dimaksud.

Ketua DPR RI menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Timor Leste atas insiden penembakan terhadap tiga warga sipil asal NTT oleh Kepolisian Unit Perbatasan Timor Leste beberapa waktu lalu.

Meskipun biaya perawatan di RS sudah digratiskan, Ibu Wader, nenek Rijalis, balita (1 tahun) pasien gizi buruk di RSUD Indramayu, Jawa Barat, tetap membawa pulang Rijalis karena tidak punya uang lagi untuk biaya makan dan transport selama menunggui Rijalis.

Indonesia belum mampu memproduksi alat utama sistem pertahanan yang bertekhnologi tinggi, sebab untuk memproduksi peralatan tersebut harus menggunakan kredit ekspor melalui persetujuan Departemen Pertahanan.

Menyambut hari raya Idul Adha 1426 H PKS di DKI Jakarta telah menyiapkan 500 ekor kambing dan 75 ekor sapi untuk dipotong dan dibagikan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar (PG) Agung Laksono akhir-akhir ini mulai menggeser peran Ketua Umum PG Jusuf Kalla. Persaingan politik keduanya kini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi, dan Agung tampaknya makin terang-terangan dalam memposisikan dirinya sebagai penyeimbang kekuatan Jusuf Kalla di Golkar.

Koalisi Rakyat Untuk Bencana yang terdiri atas WALHI, Komite Pembaharuan Agraria (KPA), Komite Anti Utang (KAU), Yayasan Lembaga Bantaun Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan lainnya menuntut pemerintah untuk melakukan pemetaan kawasan-kawasan rawan bencana secara detil dan mendistribusikannya kepada masyarakat.