Berita Nasional

Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI P, Megawati menyatakan tekadnya untuk menjadikan PDI P sebagai partai oposisi dan penyeimbang berbagai kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang pro pada rakyat.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan menyanggupi untuk memperioritaskan penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Saki dan RUU Kebebesan Mendapatkan Informasi menjadi UU, karena kedua UU tersebut sangat dibutuhkan di tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DPR memangil Tranparency International Indonesia (TII) untuk meminta penjelasan terkait dengan hasil survey pada 55 ribu responden yang diluncurkan pada 23 Desember 2005. Hasil survey tersebut menyatakan DPR menjadi lembaga terkorup nomor dua setelah partai politik.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Ardiansyah Parman mengatakan, Departemen Perdagangan sejak kemarin, Minggu (8/1) telah menggelar operasi pasar di wilayah DKI Jakarta dan Papua, untuk menjaga harga beras agar tidak melonjak dan tetap berada pada harga Rp 3.800,- perkilogram, sehingga tidak menimbulkan beban inflasi.

Pemerintah akan kembali mengimpor beras sebanyak 110 ribu ton dari Vietnam yang akan dilakukan secara bertahap sampai batas waktu selambat-lambatnya 31 Januari 2006.

Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim penghapusan utang luar negeri Indonesia. Tim penghapusan utang itu, menurut Kusfiardi, harus mampu menjalankan tugas utama yang terkait langsung dengan usaha menghapuskan utang luar negeri Indonesia.

Kedutaan Besar RI di Pakistan dan Yaman bekerjasama dengan Kementerian .

Departemen Luar Negeri RI memastikan hingga saat ini belum ada jamaah haji warga negara Indonesia yang meninggal akibat runtuhnya bangunan Hotel Ar- Rahiyin yang berlokasi sekitar 200 meter dari Masjidil Haram, Makkah.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana Syaugie, mengindikasikan terjadinya penyimpangan pada penutupan Jalan Ketenteraman, Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.

Taufiq Kiemas dalam pernyataannya meminta SBY untuk tidak ragu-ragu menggunakan hak prerogatif dan mandat politiknya dalam mengendalikan pemerintahan agar rakyat tidak bertambah susah.