Berita Nasional

Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) melalui Golkar dan Demokrat terus bergerilya untuk menggagalkan hak angket DPR RI yang akan meminta penjelesan pemerintah perihal impor beras dari Vietnam sebanyak 110.000 ton pada 31 Januari mendatang itu, para pengusul optimistis hak angket pada Paripurna DPR RI pada Selasa (24/1) akan berlangsung mulus.

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mempertanyakan, legalitas keberadaan TNI dalam pengamanan objek vital nasional, seperti PT Freeport dan PT Exxon Mobile di Aceh.

Pemerintah Korea Selatan akan segera mengirimkan suku cadang pesawat tempur jenis F-5 dan F-16 milik Indonesia yang sempat tertahan di Korea akibat embargo senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Seratus orang yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP), yang merupakan gabungan mahasiswa lintas kampus, melakukan aksi unjuk rasa menolak peredaran Majalah Playboy edisi Indonesia, yang rencananya akan terbit bulan Maret mendatang, di depan Kantor Menkominfo.

Golkar merasa aneh bagi partai yang mempunyai menteri justru menolak kebijakan pemerintah. Karena itu Golkar menyarankan agar SBY—JK mencopot menteri-menteri dari partai yang mendukung angket beras tersebut.

Juru bicara Deplu Yuri Yhamrin menilai, permintaan suaka dari 43 orang warga Papua ke Australia bukan permasalahan imigrasi biasa. Kegiatan ini berpotensi mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara yang saat ini sangat erat.

Beberapa masalah yang terkait dengan pondokan, transportasi, katering dan pelayanan-pelayanan haji lainnya mendapat sorotan dari anggota DPR Komisi VIII yang baru saja tiba dari di Arab Saudi dalam rangka pengawasan ibadah haji, Drs. Djalaluddin Asysyatibi.

Anggota DPR RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) Ali Mochtar Ngabalin Jumat (20/1), mengembalikan uang tunjangan (komunikasi intensif) sebanyak Rp 50. 980.000,- ke kas Negara melalui Bank Mandiri. Tunjungan itu adalah rapelan dari bulan Juni sampai Desember 2005.

Pemanggilan sejumlah menteri kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang rapat paripurna tentang usul hak angket impor beras dinilai telah merusak tatanan kenegaraan karena sikap itu terlihat ingin menjinakkan anggota DPR RI melalui menteri-menteri dari parpol-parpol.

Ketua DPR RI agung Laksono meminta pemerintah tidak terburu-buru menaikan tarif dasar listrik hingga 100 persen mengingat beban hidup masyarakat belum stabil akibat kenaikan harga BBM.