Berita Nasional

Fraksi PKS akan melibatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia serta pengamat ekonomi, untuk masuk ke dalam tim investigasi impor beras, menyusul kandasnya hak angket import beras dalam sidang paripurna DPR kemarin.

Enam ratus orang guru swasta yang tergabung dalam komunitas Forum .

Mantan Ketua MPR RI Amin Rais menilai, DPR hanya bisa menjadi tukang stempel kemauan pemerintah, hal ini dibuktikan dengan gagalnya hak angket untuk mempertimbangkan kebijakan import beras. Karena sebagian besar fraksi di DPR menyetujui kebijakan tersebut.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mensomasi stasiun televisi Metro TV berkaitan dengan tayangan Realitas tanggal 16 dan 23 Januari 2006 pukul 22.30-23.00 tentang “Pengakuan Mantan Agen CIA."

Kontras dan 8 orang perwakilan korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok 1984, melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sekitar 20 Hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung kepada Ketua Komisi Yudisial M.Usyro Muqoddas, karena dinilai telah membebaskan para terdakwa pelanggaran HAM tersebut.

Koordinator Tim Advokasi pasangan Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra Adnan Buyung Nasution menilai, persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji putusan Mahkamah Agung No. 01PK/pilkada/2005 yang dianggap bertentangan dengan UU no.32/2004, tidak efektif.

Kelompok Komisi (Poksi) VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sepakat menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL), yang angkanya mengejutkan banyak kalangan, termasuk anggota dewan.

Rencana terbitnya majalah laki-laki Playboy, memunculkan sejumlah kontroversi di berbagai kalangan. Setelah sejumlah artis yang diundang menghadiri rapat dengar pendapat tentang RUU Pornografi dan pornoaksi melakukan penolakan terhadap rencana terbitnya majalah playboy, kini giliran Ketua PUI (Persatuan Ummat Islam), Ahmad Heryawan angkat bicara.

Pemerintah ngotot akan tetap menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk Rumah [R1] dan perusahaan, namun sampai hari ini Komisi VII DPR RI belum bisa menerima alasan-alasan pemerintah, karena belum menyebutkan tingkat efisiensi yang dilakukan PLN.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mempertanyakan Keputusan Presiden (Keppres) soal penanaman modal ke daerah, karena dalam UU Otda disebutkan bahwa soal investasi menjadi urusan daerah otonom. Tapi Keppres justru menarik kembali masalah investasi itu oleh pemerintah pusat.