Berita Nasional

Proses interpelasi Lapindo menjadi pertaruhan citra DPR di mata masyarakat sehingga tidak berhenti sebagai jargon politik saja. “Saya tetap berharap interpelasi tetap jalan. Karena targetnya, ada proses percepatan dan penyelesaian, ” kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Pemerintah diminta untuk tetap memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci tahun 2007, kendati ada peringatan dari Arab Saudi untuk tidak memakai pesawat Garuda sebagai alat transportasi dari dan ke Indonesia-Arab Saudi.

Menurutnya, akibat monopoli Kerajaan Arab Saudi maka sering negara lain dirugikan. Misalnya, katanya, peringatan pihak Arab Saudi untuk tidak menggunakan pewasat Garuda pada musim haji 2007 kali ini.

Menurutnya, pihak Indonesia merespon positif rencana pertemuan itu, bahkan pertemuan itu diupayakan dapat dilakukan secepatnya. Karena itu, Departemen Perhubungan sudah mengirimkan surat kepada otoritas kerajaan Arab Saudi.

DPR mengesahkan RUU DKI Jakarta menjadi Undang-Undang Ibukota Negara, setelah diundangkan akan dicatat dilembaran negara untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

Para jaksa yang akan menangani kasus BLBI ini merupakan jaksa terpilih dari seluruh kejaksaan di Indonesia. Dan dalam melaksanakan tugasnya mereka akan dibagi menjadi dua tim, untuk kemudian mulai bekerja pada pekan depan.

"Kalau ini tidak diselesaikan, cukup mengganggu, kalau memang tidak bisa diselesaikan, saya kira yang rugi bukan hanya Indonesia, tapi Arab Saudi juga rugi, " kata Abdullah Azwar Anas.

Menurutnya, pembatasan kelahiran anak apabila secara kasuistik, misalnya mengancam jiwa sang Ibu dan anak bisa dimaklumi, namun jika dibuat suatu peraturan yang bersifat umum berarti telah mendzalimi hak seseorang.

Meski pihak penyelenggara haji sudah mewacanakan sarana transportasi pengganti pesawat terbang, namun Departemen Agama meminta agar penyelenggara mengkaji ulang kemungkinan penggunaan transportasi laut.

Departemen Hukum dan HAM tidak akan melakukan verifikasi terhadap partai politik baru muncul, sebelum RUU Partai Politik disahkan oleh DPR, untuk menghindari inefisiensi penggunaan anggaran negara.