Berita Nasional

"Kami menyerukan semua umat Islam untuk terus berjihad sampai konglomerat rakus penerima BLBI mengganti semua kerugian negara, "ujar Ketua PP Persatuan Islam (Persis) KH. Shidiq Aminullah saat membacakan deklarasi, di Sekretariat PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (2/7).

"Insya Allah lembaga yang akan dibentuk ini dapat menghimpun berbagai kalangan dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini, bersifat lintas agama, afiliasi politik, profesi, ini bentuk solidaritas kita yang misi utamanya adalah melakukan berbagai cara untuk mendukung adanya kemerdekaan Palestina, " jelas Din Syamsuddin.

Selain Kapolda Maluku, Pangdam Patimura juga dinilai perlu dievaluasi. Pasalnya, katanya, pengibaran bendera RMS yang merupakan gerakan separatis itu, dihadapan presiden sebagai lambang negara, sama dengan tindakan makar.

Pelaku aksi unjuk keberadaan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dalam perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas), Jum’at (29/6) lalu di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Maluku, diancam pasal-pasal perbuatan makar dalam KUHP.

Partai-partai politik (parpol) ke depan tidak boleh bermain-main lagi dalam menjalankan tugasnya. Sehingga antara legislatif dan eksekutif sama-sama kuatnya dan koalisi antar parpol tidak mengabaikan kepentingan rakyat.

Penelitiian Fisip UI menyebutkan 1, 8 juta penduduk DKI belum terdaftar sebagai pemilih. Penelitian LP3U menyebutkan 1, 3 juta penduduk belum terdaftar. Sedangkan kajian PKS, sekitar 33, 3 persen penduduk belum terdaftar.

Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut oleh 24 penari Cakalele yang mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) itu merupakan tamparan langsung bagi presiden.

"Draftnya hampir selesai, sudah 90 persen, pokoknya yakin gugatan ini selesai, " ujar Ketua Jaksa Pengacara Negara Dachmar Munthe kepada pers, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jum’at (29/6).

Alfitra menganggap, sebagian besar pasal dari perjanjian pertahanan yang ditandatangani oleh Indonesia-Singapura pada April lalu itu, dapat mengganggu kedaulatan masyarakat Indonesia. Di mana pasukan Singapura dapat seenaknya masuk ke wilayah Indonesia, dan Indonesia tidak bisa mengawasinya.

Menurutnya, merosotnya peran pesantren dalam mengelola konflik yang terjadi dimasyarakat karena dampak krisis ekonomi yang menyebabkan hilangnya kemandirian pesantren, terutama dalam mencari dana bantuan, bahkan ada kecenderungan menjadi partisan pada partai politik tertentu.