Berita Nasional

Sebagai pelaksana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), Pertamina harus mengetahui simpul-simpul mana yang rawan penyalahgunaan. Dilain pihak, BPH Migas juga perlu memantau langsung ke lapangan.

Menurutnya, PGRI Jawa Timur juga menuntut realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, di mana dalam APBN-P 2007 pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 11, 8 persen, serta menuntut jaminan dan perlindungan hukum bagi para Guru sesuai dengan ketentuan pasal 35 dan 79 UU Guru dan Dosen.

Kristiarto membantah anggapan yang menyatakan bahwa dengan perjanjian itu Singapura telah berbuat curang terhadap Indonesia. Ia menegaskan kembali, untuk menerapkan perjanjian itu tidak ada yang berhak berbuat sesuatu tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Mereka terpilih sebagai hakim agung setelah Komisi III DPR melakukan uji kalayakan dan kepatutan (fit and propoer test)dari 18 calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY).

"Saya dengar biayanya Rp 30 milyar, sebelumnya Rp 27 milyar, " ujar Hadar kepada wartawan pada diskusi bertajuk ” Persyaratan Parpol Peserta Pemilu “ di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (6/7).

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay menyatakan, verifikasi parpol bisa segera dilakukan tanpa menunggu aturan yang baru. Sebab Undang-undang Parpol yang lama masih berlaku. “Tidak fair jika parpol harus menunggu peraturan yang baru, ” ujar dia.

"Umat Islam sejak zaman dulu sampai akhir zaman terkena penyakit yang berat yaitu fitnah kekaburan (fitnah tuu subhat), kabur dalam pemahaman hakekat Islam, ini berbahaya. Kabur pahamnya, amburadul amalnya, " ujar ustadz Baasyir.

Kristiarto menegaskan, sebenarnya yang berhak memberikan penilaian terhadap kelaikan terbang hanya organisasi yang mempunyai kompetensi dalam bidang penerbangan sipil yakni International Civil Aviation Organization (ICAO).

Menurutnya, perjanjian ekstradisi yang disahkan bersamaan dengan DCA memang sangat penting artinya bagi Indonesia, tetapi jika Singapura tetap tidak mau menerima usulan Indonesia tentang aturan pelaksanaan DCA, khususnya di area Bravo, maka Indonesia tidak perlu ragu membatalkan keduanya karena kedua perjanjian itu satu paket.

Wakil Ketua FPG Yuddi Chrisnandy menyatakan Golkar akan menerima apa pun jawaban Presiden SBY di paripurna interpelasi Iran tersebut. Golkar tidak akan mempersoalkannya dan juga tidak akan melakukan interupsi.