Setelah reformasi ini tujuan berdirinya parpol sangat variatif. Ada yang ideal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dan ada yang praktis sekadar mengukur sejauh mana pendiri parpol itu mempunyai pengaruh, ada juga yang hanya untuk menghimpun dana politik. Bahkan untuk mengganggu dan merusak demokrasi.
Berita Nasional
PGRI Jawa Tengah Demo di Jakarta, Tuntut Anggaran Pendidikan 20 Persen
Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah Sulistiyo mengatakan, anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi sebesar 11, 8 persen telah bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak mampu memberikan perbaikan kepada kualitas pendidikan di Indonesia.
Partai Golkar Ingin Gerus Partai-Partai Kecil
Menurutnya, dengan banyaknya parpol seperti sekarang ini, sulit bagi pemerintah untuk mengambil keputusan lewat musyawarah dan mufakat. Akibatnya, kedudukan presiden menjadi ringkih dan mudah digoyang.
Fraksi-Fraksi DPR: Keputusan BK DPR Diskriminatif
Fraksi PKS (FPKS) siap mengugat dan melayangkan nota protes ke BK DPR, jika keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan anggota FPKS Fachri Hamzah menerima dana itu, tidak terbukti.
Semua Guru Bantu Diangkat Jadi CPNS Tahun Ini
Sistem penyelenggaraan rekrutmen pegawai sepenuhnya diserahkan dan menjadi tanggungjawab para pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat.
Indonesia Kirim Tim Olimpiade Fisika ke Isfahan
Menurut Ketua Kegiatan Try-Out Universitas Indonesia (UI), Imam Fachrudin, wakil yang dikirim kali ini merupakan "The Dream Team" yang dapat diandalkan. "Saya memprediksi mereka bisa memperoleh 4 emas dan 1 perak, sesuai target yang telah dicanangkan, " harapnya.
Media Massa Diminta Ikut Publikasikan Pariwisata Indonesia
Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, pers harus dan perlu memberitakan pesona pariwisata Indonesia, bukan sebaliknya. Dengan demikian kunjungan wisatawan bisa meningkat.
Tak Puas dengan Interpealsi, DPR Ajukan Impeachment
Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif mengungkapkan hal itu terkait ketidakpuasan sebagian anggota DPR atas keengganan Presiden SBY menghadiri dan menjelaskan langsung kasus tersebut kepada DPR.
Pemerintah RI Minta AS Kembalikan Alex Manuputty ke Indonesia
Pemerintah sendiri, terangnya, hingga kini belum mengetahui secara pasti keberadaan Alex. Apakah dalam perlindungan atau pelarian. "Tidak ada kejelasan, apakah dalam keadaan suaka atau tidak, " aku Menlu.
Interpelasi Iran Selesai, Presiden Dihadapkan Interpelasi Lumpur Sidoarjo
"Ya Presiden harus datang, karena dia sudah sempat berkantor dan pergi ke Sidoarjo, juga sudah berjanji kepada rakyat korban lumpur Lapindo, " ujar anggota FPDIP Permadi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa(10/7).
- Sebelumnya
- 1
- …
- 6,482
- 6,483
- 6,484
- 6,485
- 6,486
- …
- 6,697
- Berikutnya