Berita Nasional

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrahman Ruki menyakinkan, nota kesepahaman (MoU) antara KPK dengan Departemen Pertahanan RI tidak akan mengganggu independensi KPK dalam menangani berbagai kasus korupsi, sebab hal itu hanya menyangkut kerjasama reformasi dalam birokrasi.

Kontroversi perlu tidaknya daerah pemilihan (Dapil) pemilu itu ditambah, dikurangi, atau disempurnakan menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga untuk menentukan Dapil tersebut tidak perlu lagi dibentuk badan khusus dari lembaga independen untuk mengurus Dapil.

Menteri Luar Negeri Hassan wirajuda menilai kedatangan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Letnan Jenderal Desmond Kuek Kamis(12/7) kemarin, akan berdampak positif terhadap tindak lanjut perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) yang masih menuai protes.

Selain upaya meningkatkan komitmen dalam memberikan perlindungan warga negara, Hassan menyatakan kedua negara juga akan meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dan keamanan yang menyangkut perbatasan wilayah batas laut kedua negara.

Menurut Menlu, pada dasarnya insiden itu disebabkan persoalan di dalam negeri Pakistan sendiri, oleh karena itu diharapkan otoritas negara yang bersangkutan dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.

“Untuk sementara kita akan lakukan sosialisasi kepada para anggota mengenai tugas, hak dan berbagai ketentuan lain termasuk kedudukan BK kepada anggota DPR, ” ujar Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (13/7).

Lemahnya kinerja KPAI itu antara lain ditunjukan dari minimnya minat publik untuk menjadikan lembaga ini sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan anak.

Pemerintah masih kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya koperasi syariah. Pengembangan koperasi syariah baru dilakukan di 20 propinsi, di mana dari total tiga koperasi syariah, 80 persennya masih berada di pulau Jawa dan Sumatera.

Larangan itu diberlakukan karena sekolah telah mendapat Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Artinya, kalau ada sekolah yang masih mengenakan pungutan berarti melanggar Keputusan Menteri Diknas.

"Kalau dibiarkan, pada masa yang datang murid kita, bukan murid yang mempunyai kemampuan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, tapi hanya kemampuan untuk memilih jawaban-jawaban yang dilatih oleh banyak pihak, coba saksikan itu, " tukas Sekum PGRI Jateng dan Rektor IKIP PGRI Semarang.