Berita Nasional

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menandatangani kontrak politik dengan koalisi buruh. Penandatanganan kontrak politik dilakukan dalam acara deklarasi dukungan Koalisi Buruh Benahi Jakarta (KBBJ) di Kelapa Gading Sport Mall, Jakarta, Rabu (18/7).

Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi mengaku prihatin dengan upaya yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk mengaudit maskapai penerbangan Indonesia. Ia mengkhawatirkan, pada akhirnya Arab Saudi juga mengeluarkan larangan terbang seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Pemerintah tidak perlu malu membatalkan DCA dengan Singapura kalau perjanjian itu merugikan kepentingan Indonesia. Bila Singapura bersikeras tidak menghendaki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka dunia internasional akan menilai komitmen negara jiran itu dalam memberantas korupsi.

Komisi X DPR mendukung pengajuan tambahan dana APBN yang diajukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memberikan penghargaan insentif bagi atlet dan pelatih berprestasi, serta kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Ia mengaku sempat khawatir ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan event besar pertandingan sepak bola piala Asia 2007, karena keterbatasan dana untuk mempersiapkan sarana tempat pertandingan yang memadai.

Proses interpelasi Lapindo menjadi pertaruhan citra DPR di mata masyarakat sehingga tidak berhenti sebagai jargon politik saja. “Saya tetap berharap interpelasi tetap jalan. Karena targetnya, ada proses percepatan dan penyelesaian, ” kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Pemerintah diminta untuk tetap memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci tahun 2007, kendati ada peringatan dari Arab Saudi untuk tidak memakai pesawat Garuda sebagai alat transportasi dari dan ke Indonesia-Arab Saudi.

Menurutnya, akibat monopoli Kerajaan Arab Saudi maka sering negara lain dirugikan. Misalnya, katanya, peringatan pihak Arab Saudi untuk tidak menggunakan pewasat Garuda pada musim haji 2007 kali ini.

Menurutnya, pihak Indonesia merespon positif rencana pertemuan itu, bahkan pertemuan itu diupayakan dapat dilakukan secepatnya. Karena itu, Departemen Perhubungan sudah mengirimkan surat kepada otoritas kerajaan Arab Saudi.

DPR mengesahkan RUU DKI Jakarta menjadi Undang-Undang Ibukota Negara, setelah diundangkan akan dicatat dilembaran negara untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.