Berita Nasional

Tertundanya waktu penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, bukan berarti rekomendasi Bakor Pakem tentang sesatnya Ahmadiyah dari ajaran Islam pada 16 April lalu ditutup begitu saja.

Rencana pemerintah keluar sementara dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) .

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah bisa menyatakan Ahmadiyah bukan Islam seperti yang dilakukan Pakistan, untuk menghindari polemik yang berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyatakan bahwa pemerintah tidak menunda-nunda waktu penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan Ahmadiyah. Tapi, pemerintah ingin agar SKB ini dipersiapkan secara matang.

Umat beragama lain di luar Islam jangan sekali-kali ikut campur masalah Ahmadiyah dan urusan fatwa MUI. Demikian ditegaskan Ketua FPI Habib Rizieq Syihab di Jakarta (8/5).

FUI mengecam keras pernyataan Anggota Wantimpres Bidang Hukum Adnan Buyung Nasution yang merendahkan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin melalui wawancara yang disiarkan oleh Radio BBC pada hari Rabu 7 Mei pukul 18.00-18.30.

Tidak ada dikotomi antara Islam dan nasionalisme, kalangan nasionalis tidak .

Pemerintah seharusnya tidak perlu memberikan kekebalan diplomatik untuk para pakar .

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengingatkan pentingnya kebebasan berekspresi dilandasi .

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah gamang dalam .