Berita Nasional

Menurut SK tersebut, dalam rangka memenuhi nilai keadilan dan proporsionalitas perlu diperhatikan jumlah daftar tunggu (waiting list) jamaah haji masing-masing propinsi dan pertimbangan khusus terhadap propinsi tertentu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk tim untuk mengumpulkan data-data lama hasil audit BPK dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tim yang dibentuk ini, untuk membantu tim penanganan kasus BLBI yang dibentuk sebelumnya oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nantinya TNI dan santri setempat dapat bekerjasama untuk menjaga daerah perbatasan, " ungkap Maftuh dalam pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan TNI AD di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (24/7).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan kembali pemeriksaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, terkait dengan pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang mengatakan Freddy ikut menerima dana non-budgeter DKP.

Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginanjar Kartasasmita, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) sebagai saksi kasus proses tender proyek Export Oriented Refinery (Exor) I Pertamina di Balongan.

Pengamat sosial politik DR. Yudi Latif mendesak pemerintah untuk mempailitkan PT Lapindo Brantas, Inc. Pasalnya, saat ini aset yang dimiliki perusahaan tersebut tidak jelas.

Anak mantan penguasa orde baru, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam waktu dekat akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai tersangka, dalamkasus dugaan korupsi Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).

Kasus BLBI harus menjadi prioritas utama dari beberapa kasus korupsi lainnya yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Oleh Karena itu Jampidsus harus dapat bertindak tegas, cermat, konsisten, dan konsekuen dalam melaksanakan tugasnya.

"Meskipun negara tetangga, serumpun atau seumat, jika kepentingan berbeda, jelas mereka bukan sahabat. Artinya, setiap negara (lain), adalah calon lawan kita, derajatnya saja yang menentukan urutannya, " kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (24/7).

MK dinilai tidak memahami substansi demokrasi dan politik, karena pencalonan melalui Parpol untuk menjaga agar calon itu terkontrol dan bertanggungjawab. Kalau, independen siapa yang akan mengontrol, dan bertanggungjawab kepada siapa.