Berita Nasional

Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid khawatir kasus pertentangan antara mantan Waket DPR Zaenal Maarif dengan Presiden SBY mengarah pada impeachment.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah satu-satunya pintu masuk bagi calon independen yang ingin ikut pilkada. "Bola panas berada di KPU Imam Bonjol bukan di Istana atau Senayan, " ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putrasidin di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7)

Mabes Polri akan membantu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) untuk memeriksa dan melakukan penyidikan terhadap kasus peredaran makanan berfomalin asal China.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih terus terjadi, meskipun pemerintah sudah membentuk tim evaluasi untuk mencegah meluasnya aksi kekerasan. Bahkan muncul tuntutan agar IPDN dibubarkan.

Menurutnya, dari hasil temuan dalam survey itu terlihat 65-75 persen masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap partai politik, karena partai politik selama ini hanya dianggap mengumbar janji, ketika perwakilan partai politik sudah berada di DPR tidak banyak langkah-langkah yang diambil untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat.

Departemen Agama pekan depan akan menyelesaikan membahas tentang pelaksanaan tender katering haji, dapat dipastikan semua peserta bukan berasal dari dalam negeri. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni usai menghadiri Milad MUI ke-32, di Hotel Sultan, Kamis malam(26/7).

Majelis Ulama Indonesia meneguhkan komitmen terhadap NKRI, dan tidak memberikan toleransi terhadap upaya pemisahan diri dari NKRI yang dilakukan oleh kelompok separatisme.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. DR. A. Thib Raya menyatakan, pornografi dan pornoaksi merupakan ancaman besar bagi kawula muda kita saat ini. Sebab, dari laporan beberapa media massa menunjukkan angka kejahatan justru meningkat karena pengaruh pornografi dan pornoaksi.

Akhir-akhir ini banyak sekali surat kepada redaksi mengenai tampilnya advertorial Pilkada DKI Jakarta.

‘’Gila, hingga 2030, rakyat disuruh mensubsidi orang asing sebesar Rp 1.800 triliun. Saya punya usul, supaya pemerintah dan DPR menggugat IMF dan Bank Dunia ke pengadilan internasional, karena merekalah yang bikin kesalahan, ’’ kata pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Kamis (26/7).