Berita Nasional

‘’Gila, hingga 2030, rakyat disuruh mensubsidi orang asing sebesar Rp 1.800 triliun. Saya punya usul, supaya pemerintah dan DPR menggugat IMF dan Bank Dunia ke pengadilan internasional, karena merekalah yang bikin kesalahan, ’’ kata pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Kamis (26/7).

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPR-RI menanggapi komentar Lee Kuan Yew yang mengatakan, perundingan yang dilakukan antara pemerintah RI dengan Singapura, sebaiknya tidak perlu melibatkan partai politik, sebab perundingan itu antar pemerintah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan masyarakat untuk selektif membeli produk-produk asal China. Karena belum lama ini, Badan POM menemukan produk makanan China yang mengandung formalin.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Batughana juga menyesalkan kebijakan diam-diam Menristek membiayai kunjungan kawan-kawannya ke Jepang dan Korsel. Menurutnya, kebijakan itu tidak etis karena mengakibatkan orang yang tadinya vokal menjadi letoi.

Pornografi dan pornoaksi ternyata tidak hanya merusak moral dan agama bangsa, tapi juga ekonominya. Kedua penyakit masyarakat itu membuat masyarakat malas dan menimbulkan kejahatan dan kekerasan, sehingga investasi dan lapangan kerja tidak berjalan.

Tim Kuasa Hukum Mabes Polri menilai gugatan class action pembubaran satuan anti-teror Densus 88 yang diajukan oleh para korban penangkapan Densus melalui Tim Pembela Muslim (TPM), tidak sesuai dengan mekanisme tuntutan.

Muhammadiyah dalam waktu dekat akan mengirimkan guru dan mubaligh ke Thailand, hal ini merupakan bentuk kerjasama salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dengan pemerintah Thailand.

“Program itu konyol, arahnya hanya untuk impor mengingat keterbatasan gas kita, jelas kan kalau impor siapa yang diuntungkan, tentu aparat birokrasi dan asing, ” ujar Arya.

Kejaksaan Agung memberi kesempatan pada Gunawan Santoso, terpidana mati dalam kasus pembunuhan Direktur PT Asaba, Boedyharto Angsono untuk mengajukan grasi dan peninjauan kembali (PK).

DPR berencana untuk mengajukan inisiatif forum konsultasi antara fraksi-fraksi di DPR dengan Presiden untuk mengantisipasi kekosongan hukum, akibat pembatalan beberapa pasal terkait Pilkada di UU nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.