Berita Nasional

“Baru (fasilitas) rumah sakit yang sudah mulai peduli terhadap kaum penyandang cacat. Lainnya belum. Saya minta Depsos minimal menghimbau tempat umum lainnya agar menyediakan fasilitas bagi orang cacat, ” pinta Asysyatibi pada Raker dengan Mensos, Senin (8/7) hari ini.

Gagasan ini sudah dibicarakan dengan pihak Dephub, Imigrasi, dan pihak terkait yang lain sudah menyetujui, tapi belum mencapai kata sepakat dengan Depag RI. Karena itu Depag RI pun masih terus mengkaji usulan haji laut tersebut.

Selama sepuluh tahun terakhir, dalam kasus perceraian suami-isteri ternyata jumlah isteri yang menggugat cerai suami makin meningkat. Dan ini menjadi fenomena di enam kota besar di Indonesia, yang terbesar adalah di Surabaya. Paling banyak disebabkan karena perselingkuhan.

"Dugaan ancaman serangan teroris mengundang banyak penafsiran. Ketika Indonesia sudah terasa aman, stabil dan kondusif, kerap kali Australia bersikap seperti itu, " ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Senin (9/7).

Anggota Komisi I dari FPDIP Sutradara Ginting mengatakan, pendirian partai GAM sudah melanggar UU No. 11/2006 tentang pemerintah Aceh, karena sudah mengarah upaya mewujudkan kemerdekaan.

Sebagai pelaksana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), Pertamina harus mengetahui simpul-simpul mana yang rawan penyalahgunaan. Dilain pihak, BPH Migas juga perlu memantau langsung ke lapangan.

Menurutnya, PGRI Jawa Timur juga menuntut realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, di mana dalam APBN-P 2007 pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 11, 8 persen, serta menuntut jaminan dan perlindungan hukum bagi para Guru sesuai dengan ketentuan pasal 35 dan 79 UU Guru dan Dosen.

Kristiarto membantah anggapan yang menyatakan bahwa dengan perjanjian itu Singapura telah berbuat curang terhadap Indonesia. Ia menegaskan kembali, untuk menerapkan perjanjian itu tidak ada yang berhak berbuat sesuatu tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Mereka terpilih sebagai hakim agung setelah Komisi III DPR melakukan uji kalayakan dan kepatutan (fit and propoer test)dari 18 calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY).

"Saya dengar biayanya Rp 30 milyar, sebelumnya Rp 27 milyar, " ujar Hadar kepada wartawan pada diskusi bertajuk ” Persyaratan Parpol Peserta Pemilu “ di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (6/7).