Berita Nasional

“Untuk sementara kita akan lakukan sosialisasi kepada para anggota mengenai tugas, hak dan berbagai ketentuan lain termasuk kedudukan BK kepada anggota DPR, ” ujar Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (13/7).

Lemahnya kinerja KPAI itu antara lain ditunjukan dari minimnya minat publik untuk menjadikan lembaga ini sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan anak.

Pemerintah masih kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah, khususnya koperasi syariah. Pengembangan koperasi syariah baru dilakukan di 20 propinsi, di mana dari total tiga koperasi syariah, 80 persennya masih berada di pulau Jawa dan Sumatera.

Larangan itu diberlakukan karena sekolah telah mendapat Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Artinya, kalau ada sekolah yang masih mengenakan pungutan berarti melanggar Keputusan Menteri Diknas.

"Kalau dibiarkan, pada masa yang datang murid kita, bukan murid yang mempunyai kemampuan yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, tapi hanya kemampuan untuk memilih jawaban-jawaban yang dilatih oleh banyak pihak, coba saksikan itu, " tukas Sekum PGRI Jateng dan Rektor IKIP PGRI Semarang.

Setelah reformasi ini tujuan berdirinya parpol sangat variatif. Ada yang ideal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dan ada yang praktis sekadar mengukur sejauh mana pendiri parpol itu mempunyai pengaruh, ada juga yang hanya untuk menghimpun dana politik. Bahkan untuk mengganggu dan merusak demokrasi.

Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah Sulistiyo mengatakan, anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi sebesar 11, 8 persen telah bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak mampu memberikan perbaikan kepada kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, dengan banyaknya parpol seperti sekarang ini, sulit bagi pemerintah untuk mengambil keputusan lewat musyawarah dan mufakat. Akibatnya, kedudukan presiden menjadi ringkih dan mudah digoyang.

Fraksi PKS (FPKS) siap mengugat dan melayangkan nota protes ke BK DPR, jika keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan anggota FPKS Fachri Hamzah menerima dana itu, tidak terbukti.

Sistem penyelenggaraan rekrutmen pegawai sepenuhnya diserahkan dan menjadi tanggungjawab para pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat.